MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Guna mendukung akses keuangan daerah lebih meluas ke pelosok, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Pembentukan TPAKD tersebut, merupakan yang ke-12 di Indonesia setelah Sumsel, Jabar, Sumut, Jateng, dan Jatim, serta enam TPAKD Kabupaten/Kota di Wilayah Jateng.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan, sampai saat ini masih relatif rendahnya tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia yang baru mencapai 36 persen, masih tertinggal jauh dibandingkan Thailand, Malaysia, dan Singapura yang telah mencapai 75 persen.

“Kondisi tersebut, memerlukan perhatian khusus dalam meningkatkan pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk akses-akses terhadap sumber pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan tidak terjangkau layanan keuangan,” terangnya usai pelantikan dan rapat koordinasi perdana TPAKD Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Gubernur Sulsel, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, Selasa (10/5).

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengungkapkan, penyediaan akses terhadap layanan keuangan menjadi penting dilakukan lantaran berdampak pada perubahan pola konsumsi dan investasi. Hal tersebut juga mendorong terciptanya peluang ekonomi, serta pendapatan bagi masyarakat kurang mampu, yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Pembentukan ini, diharapkan dapat menjadi forum koordinasi antarinstansi, pemangku kepentingan, industri keuangan daerah, dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan partisipatif,” imbuhnya.