Home / NEWS / Wali Kota Makassar Imbau Pemerintah Pusat Beri Otoritas Khusus Kembangkan Konsep Smart City
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (paling kanan).

Wali Kota Makassar Imbau Pemerintah Pusat Beri Otoritas Khusus Kembangkan Konsep Smart City

MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan, saat ini tengah membuat Smart Waste Management System di Makassar. Proses reduksi sampah diukur secara smart system, misalnya cara menimbang sampah yang sudah terseparasi itu dengan timbangan online yang langsung ke Command Centre atau War Room Makassar.

Danny, sapaan akrab Ramdhan, menjelaskan, Bank Sampah terbentuk atas inisiasi warga yang saat ini telah berkisar 300 Bank Sampah. Sebanyak 250 di antaranya telah terdaftar sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Koperasi, dan UMKM digital, serta delapan di antaranya sudah mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).

Manajemen sampah perkotaan di Makassar dijalankan dengan melibatkan partisipasi publik, ditambah program yang manfaatnya dirasakan langsung warga. Misalnya, adanya program sampah tukar beras, sampah tukar gas elpiji tiga kilogram, ataupun ditukar dengan bahan kebutuhan pokok lainnya. Juga bagi masyarakat pulau yang membutuhkan air bersih, ada program sampah tukar air galon. Sampah di Makassar juga bisa jadi tabungan bagi anak sekolah.

Karena itulah dalam pertemuan rapat koordinasi (Rakor) pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia (BI) untuk penguatan ekonomi regional di Gedung Thamrin Lt 4 Function Room Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Kamis (2/6/2016), yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Menteri Perdagangan, dan Gubernur BI, Ramdhan menekankan agar Smart System ini dibuat untuk Indonesian Smart Nation dengan kelembagaan yang jelas

Baca Juga:   Telkomsel Resmikan Mini GraPARI di Makassar Sebagai Komitmen Pelayanan Konsumen

Sehingga, pemegang otoritas nasional Smart System ini juga jelas. Selain itu, Ramdhan juga meminta agar kota-kota di Indonesia yang sudah dianggap mampu bersyarat menjalankan Smart System ini diberikan otoritas yang lebih agar bisa mempercepat penerapannya.

Terakhir, ia mengatakan konsep Smart City atau Smart Nation ini dibangun dari daerah ke pusat (botton up), bukan dari pusat ke daerah (top down).

“Jangan dari pusat ke daerah, karena sangat susah pemahamannya. Akan tetapi, biarkan daerah menerapkan dan mengembangkan konsep Smart City yang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah pusat harus mendukungnya secara global (nasional), termasuk regulasi yang dibutuhkan,” imbuh Ramdhan.

Novianti/Foto: Novianti

Komentar

Check Also

Dimas Ekky Finis di Suzuka 8 Hours Endurance World Championship

MEDIAWARTA.COM, JAKARTA – Prestasi membanggakan kembali dicetak pebalap muda Indonesia binaan PT Astra Honda Motor (AHM), …

Share This