MEDIAWARTA,MAKASSAR,-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pada periode Juni 2024, realisasi penyaluran pinjaman untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan positif.

Dimana telah mencapai Rp26,44 triliun atau tumbuh tinggi sebesar 19,39 persen. Total penyaluran KPR ini pun telah diberikan kepada 158.325 debitur atau lebih tinggi dari penerima debitur di periode yang sama tahun lalu yakni 139.20 debitur.

“Di periode ini jumlah debitur terbanyak yakni pada kepemilikan rumah tinggal sebanyak 155.552 rekening, kemudian kepemilikan flat atau apartemen sebanyak 800 rekening, dan kepemilikan ruko sebanyak 1.798 rekening,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Darwisman

Selanjutnya, untuk kredit pemilikan rumah tinggal mendominasi penyaluran KPR di Sulawesi Selatan dengan share sebesar 92,55 persen, disusul pemilikan ruko atau rukan 5,63 persen, dan pemilikan flat atau apartemen sebesar 1,82 persen.

Sebelumnya, untuk realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan ditopang pada dua sektor yakni pertanian dan perdagangan. Kedua sektor ini mengantongi penyaluran KUR terbesar hingga periode 9 Agustus 2024.

Darwisman mengatakan, untuk realisasi penyaluran KUR di Sulawesi Selatan sampai dengan 9 Agustus 2024 sebesar Rp10,41 triliun yang diberikan kepada 186.987 debitur. Sementara, pada penyaluran KUR di sektor pertanian mencapai Rp4,53 triliun atau 43,47 persen, sedangkan sektor perdagangan sebesar Rp3,68 triliun atau 35,31 persen.

Lanjutnya, penyaluran KUR didominasi oleh segmentasi mikro dengan penyaluran mencapai Rp8,30 triliun atau 79,73 persen. Penyaluran KUR ini pun terkonsentrasi pada 5 kabupaten dan kota di Sulsel dengan total share sebesar 40,36 persen.

“Lima daerah ini meliputi Makassar, Bone, Gowa, Wajo, dan Bulukumba,” terangnya.

Kemudian, pada tingkat risiko kredit perbankan di Sulawesi Selatan masih tetap terjaga, hal ini tercermin pada rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,04 persen, dan berada di bawah ambang batas (threshold) sebesar 5 persen

Berdasarkan kegiatan, NPL Bank umum sebesar 3,04 persen, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 3,21 persen. Adapun indikator fungsi intermediasi atau Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 124,93 persen.

Berdasarkan sektor ekonomi, proporsi penyaluran kredit terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24,01 persen, sektor pemilikan peralatan RT lainnya sebesar 17,34 persen, dan sektor pemilikan rumah tinggal sebesar 15,18 persen.