MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Pelaku jasa kepelabuhanan yang masuk dalam Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) menilai, Sulsel sudah wajib membentuk kawasan berikat logistik untuk mengurangi biaya tinggi distribusi logistik daerah.

Ketua Lintas Asosiasi Kepelabuhanan Sulselbar, Syaifuddin Syahrudi, memberikan apresiasi positif terhadap penandatanganan nota kesepahaman atau memorandaum of understanding (MoU) pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) di Sulsel, antara Pemprov Sulsel, Bea dan Cukai, Pelindo IV, serta pelaku jasa dan industri di daerah ini.

“Kami mendukung usulan MoU pembentukan PLB ini. Tetapi, jangan hanya jadi slogan pencitraan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus komitmen melaksanakan nota kesepahaman itu,” tegasnya di Hotel Four Points by Sheraton, Jalan Landak Baru, Makassar, Jumat (29/4/2016) lalu.

Meski mengaku pembentukan PLB ini tidak mudah, tetapi ia siap bersama pelaku industri, serta pemilik kapal untuk mendukung pembangunan pusat logistik berikat itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Sulawesi, Azhar Rasyidi, mengemukakan, kegiatan merupakan tahap sosialisasi pengadaan PLB di Makassar untuk menambah 11 PLB di Indonesia yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo.

“Di Sulawesi, belum ada PLB, tetapi saya sudah ketemu Gubernur Sulsel dan jajarannya. Ia memiliki komitmen besar mengembangkan Indonesia timur termasuk di sektor kemaritiman, seperti adanya direct call dan ekspor tiga kali lipat. Ini salah satu instrumen untuk mendukung itu,” ulasnya.

Dalam tahap sosialisasi, pihaknya akan mendalami tingkat kebutuhan pengusaha untuk menyesuaikan kapasitas dan sistem PLB nantinya. Konsolidasi ini juga menjadi upaya mencari solusi di setiap permasalahan yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

“Jadi, pengusahalah yang tahu sistem mana yang cocok digunakan sesuai skala usaha mereka. Bisa saja lebih cocok gudang berikat, kawasan berikat, atau gudang untuk tujuan ekspor,” imbuhnya.