MEDIAWARTA, MAKASSAR – Sorotan negatif sejumlah pihak atas banyaknya pejabat dalam lingkup Pemprov Sulsel yang dibebastugaskan (nonjob) baik eselon II maupun eselon III dan IV membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel angkat bicara.

Kepala BKD Sulsel Sukarniaty Kondolele, Sabtu (2/9/2023) mengatakan, jabatan struktural dalam pemerintahan memang butuh instrumen dalam pengangkatan dan ada juga instrumen dalam proses evaluasi.

“Tidak serta merta pejabat yang dibebastugaskan tanpa alasan. Ada alasannya dan itu sesuai aturan kepegawaian,” ujar Sukarniaty Kondolele.

Menurutnya, sedikitnya ada tiga hal yang menjadi penyebab sehingga di era Andi Sudirman Sulaiman ini sejumlah ASN dibebastugaskan dari jabatan struktural-nya; 1. Karena penyederhanaan akibat perubahan perda struktur, 2. Penyederhanaan akibat Reformasi birokrasi struktural ke fungsional dan
3. Penilaian kinerja rutin untuk menggenjot program prioritas.

“Pak gub tidak mau program prioritas diera belaiau menjabat mandeg atau melambat hanya karena ada oknum pejabat yang berdasarkan evaluasinya yang tidak mampu berakselerasi,” jelas Sukarniaty.

Terus, lanjutnya, sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan struktur pemerintahan di pusat dan daerah, maka selain lembaga yang disederhanakan, tentu sejumlah jabatan struktural berubah menjadi jabatan fungsional.

Kondisi inilah yang membuat sejumlah pejabat struktural dalam lingkup Pemprov Sulsel yang dibebastugaskan dari jabatan struktural atau nonjob.

“Jadi bukan tanpa alasan. Ini semua sudah melalui mekanisme, evaluasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi ini semua untuk kepentingan daerah, kepentingan rakyat dalam upaya mengakselerasi program prioritas Pemprov Sulsel dalam hal ini bapak gubernur,” ujar Sukarniaty.