MEDIAWARTA, MAKASSAR – Pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi melalui mekanisme subsidi tepat makin mengerucut kepada yang berhak. Transaksi BBM di lembaga penyalur (SPBU) menggunakan QR Code dinilai efektif sebagai langkah kontroling subsidi.

Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki DEA menuturkan bahwa kebijakan mengontrol subsidi BBM memang sudah menjadi keniscayaan. Jika tidak dikontrol kata Marsuki, dampaknya akan sangat berat bagi semua pihak. Utamanya dari sisi anggaran pemerintah yang terus tersedot.

“Ini strategi yang tepat untuk menjaga distribusi BBM secara tepat kepada masyarakat yang berhak. Mereka harus jadi target kebijakan subsidi bahan bakar,” jelas Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unhas.

Mantan Rektor salah satu Institut di Makassar itu memberikan apresiasi terhadap sistem pendistribusian subsidi BBM saat ini yang dinilai tepat sasaran. Menurutnya, pemangkasan subsidi juga bisa membuat kebijakan fiskal makin efektif untuk membiayai sektor-sektor usaha lain yang lebih produktif.

Pengendalian subsidi yang difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan menurutnya berdampak pada keseimbangan pemanfaatan dana APBN untuk berbagai kebijakan pembangunan yang direncanakan. Ia menyebut, anggaran fiskal yang ditetapkan dapat membiayai sektor-sektor usaha sektoral produktif yang terkait dengan beberapa kementerian.

Dicontohkan diantaranya di sektor pertanian, sektor industri dan pengolahan, perdagangan, komunikasi dan transportasi, pendidikan dan kesehatan. Sehingga, subsidi BBM yang selama ini membebani negara dapat dikurangi secara perlahan.

“Dampak positifnya tercermin dari beberapa tren beberapa indikator perekonomian yang terus membaik. Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan yang menurun walaupun memang relatif jumlahnya masih banyak,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, cadangan devisa juga terus mengalami surplus beberapa waktu terakhir. Termasuk inflasi terkendali dan nilai tukar tetap stabil meskipun memang masih relatif lemah. “Ini semua tentu pencapaian sangat positif,” sebutnya.

Dampak positif itu juga lanjut Prof Marzuki, tercermin dari beberapa tren indikator perekonomian yang terus membaik. “Seperti pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, pengangguran dan kemiskinan yg menurun walaupun memang relatif jumlahnya masih banyak, cadangan devisa yang surplus untuk beberapa waktu terakhir, inflasi terkendali, dan nilai tukar yang tetap stabil,” pungkasnya.

Transaksi QR Code di Sulawesi Capai 99%

Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, mengatakan bahwa di Sulawesi rata-rata transaksi menggunakan QR Code telah mencapai 99%, “Dalam 8 hari terakhir yakni periode 16 s.d 23 Mei jumlah transaksi pembelian BBM subsidi di 6 Provinsi yakni Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara terdapat 336.776 transaksi dimana 332.748 diantaranya sudah bertransaksi menggunakan QR Code”, ujarnya.

Lebih lanjut Fahrougi menghimbau agar masyarakat yang belum mendaftar subsidi tepat agar segera mendaftarkan kendaraannya karena sekarang sudah tidak dapat dilayani untuk membeli Solar Subsidi lagi jika tidak memiliki QR Code, jika ada konsumen belum mendaftar namun perlu mengisi BBM maka dapat membeli produk Diesel non subsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program subsidi tepat ini perlahan-lahan mulai dirasakan masyarakat. Hasil pantauan di beberapa SPBU, antrian di SPBU sudah mulai berkurang untuk jalur BBM subsidi. Pertamina berharap kuota BBM subsidi dari pemerintah kepada masyarakat dapat tercukupi atau tidak terjadi over kuota.