MEDIAWARTA,MAKASSAR,-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menggelar High-Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Baruga Phinisi, Kantor Perwakilan BI Sulsel. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus mendorong akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

HLM bertema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Momen HBKN Natal dan Tahun Baru, Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan” tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Kegiatan turut dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulsel, Sekretaris Daerah Sulsel, Forkopimda, para bupati/wali kota, instansi vertikal, OPD terkait, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan bahwa berdasarkan rilis BPS, Sulawesi Selatan mencatat deflasi 0,07% (mtm) pada November 2025, dengan inflasi tahun berjalan mencapai 2,34% (ytd).

Rizki menegaskan sejumlah komoditas historis perlu diwaspadai menjelang Nataru, antara lain cabai rawit, angkutan udara, bawang merah, beras, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi periode Nataru, Wakil Gubernur Sulsel Hj. Fatmawati Rusdi memberikan arahan strategis kepada seluruh bupati/wali kota.

Pertama melanjutkan urban farming melalui optimalisasi lahan dan penanaman bibit hortikultura bekerja sama dengan Dinas TPHBUN, lalu mengoptimalkan cold storage dan pembangunan pabrik es mini di lokasi strategis, serta pemanfaatan teknologi Ozone untuk memperpanjang umur simpan ikan dan hortikultura.

Selanjutnya, Fatmawati Rusdi juga menambahkan, perlunya mengintensifkan GPM serentak pada komoditas penyumbang inflasi serta meningkatkan serapan beras SPHP melalui koordinasi dengan Bulog.

“Memperkuat kelancaran distribusi melalui perbaikan konektivitas dan peningkatan kewaspadaan mitigasi risiko banjir di daerah, dan mengoptimalkan BTT untuk biaya angkut komoditas, serta memperkuat moral suasion dan komunikasi publik (Belanja Bijak, Diversifikasi Pangan) untuk menahan ekspektasi inflasi,” kata Fatmawati

Dari sisi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Provinsi Sulsel berhasil meraih predikat juara Championship TP2DD Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut.

Selain itu pada 2025, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil memperoleh penghargaan dalam ajang Championship TP2DD.

Meski demikian, percepatan dan perluasan digitalisasi di Sulsel masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya di tingkat kabupaten/kota.

Tantangannya antara lain belum optimalnya koordinasi kegiatan dengan stakeholders di daerah serta terbatasnya jaringan internet di daerah kepulauan, masih adanya retribusi yang dipungut secara tunai di beberapa daerah.

Kemudian, masih terbatasnya implementasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi salah satu tantangan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Gubernur Sulsel memberikan beberapa menyampaikan arahan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi Pemda.

Wakil Gubernur Sulsel mengarahkan untuk melakukan penyusunan Roadmap ETPD Tahun 2026–2029 pada level provinsi, kabupaten, dan kota sebagai tindak lanjut berakhirnya Roadmap ETPD 2021–2025.

Mengimplementasikan berbagai model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pemda, mendorong ASN menjadi duta digital melalui kewajiban penggunaan mobile banking Bank Sulselbar dan QRIS dalam transaksi sehari-hari.

Selanjutnya, meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan mobile banking oleh seluruh OPD untuk pembayaran kebutuhan Pemda, memperkuat perangkat dan ketentuan pendukung digitalisasi, termasuk peningkatan infrastruktur dan penguatan sinyal pada daerah yang membutuhkan, dan terakhir adalah engaktifkan TP2DD daerah serta memastikan Pincab Bank Sulselbar masuk dalam program TP2DD.

Melalui sinergi yang semakin kuat antara TPID dan TP2DD, diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berkualitas dan berkelanjutan.