MEDIAWARTA, MAKASSAR – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengimbau, agar pemerintah daerah menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2O2O—2O24, percepatan penyelesaian pertanahan, dan penatausahaan barang milik negara (BMN).

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Transmigrasi 2024 di Kota Makassar, tepafnya di Hotel Four Point Makassar, Senin (6/5/2024).

Kegiatan yang bertajuk Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024 ini, dihadiri langsung Menteri Desa PDTT Prof Abdul Halim Iskandar.

Kegiatan yang bertajuk Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024 ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa PDTT Prof Abdul Halim Iskandar.

Prof Halim menjelaskan, jika selama ini transmigrasi secara bertahap telah memberikan perbukitan yang signifikan, terhadap pemerataan pembangunan.

“Jadi, sejak tahun 1905 -1950 perkembangan transmigrasi sangat baik. Kita sudah menghadirkan ribuan desa, kabupaten/kota hingga provinsi,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, melalui rakor Transmigrasi 2024 ini, pihaknya akan mengonsolidasikan kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target RPJMN 2O2O-2O24.

Selain itu, juga menyinkronisasikan rencana revitalisasi kawasan dengan kebutuhan pengembangan dan arah kebijakan dari daerah.

Rakor ini juga bertujuan, untuk menggali peluang untuk melakukan pengembangan transmigrasi modern.

Itu terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan, dan pengembangan ekonomi perikanan.

Dipaparkan bahwa selama perjalanannya program lain telah memindahkan, menata, dan menempatkan penduduk sebanyak kurang lebih 2,2 juta kepala keluarga atau sekitar 9,2 juta jiwa.

“Makanya kami berharap, transmigrasi ke depan harus lebih menarik berbasis skill. Lahan-lahan yang ada juga harus berbasis modern. Tidak ada lagi lahan dipotong-potong,” paparnya.

“Sehingga satu kawasan itu milik bersama, digarap bersama. Sehingga pengerjaanya modernisasi, tidak lagi model cangkul agar produktifitasnya lebih tinggi tetapi infrastur juga harus baik,” tambahnya.

Sementara, mewakili PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Asisten II Pembangunan dan Kesejahteraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari mengatakan, pemerintah Sulawesi Selatan terus upaya transmigrasi.

Menurutnya, hal tersebut perlu terus dikoordinasikan, terutama persoalan lingkungan.

“Transmigrasi ini menjadi penting untuk mengkoordinasikan, apalagi saat ini Sulsel menghadapi masalah lingkungan. Beberapa daerah banjir dan tanah longsor.

Perhatian terhadap lingkungan menjadi penting, termasuk pembukaan lingkungan. Bagaimana isu lingkungan menjadi penting untuk dibahas.

Disamping itu, tahapan transmigrasi perlu di siapkan, agar lebih baik serta sertifikasi lahan transmigrasi perlu dilakukan,” ujar Ichsan.