Adapun solusi pengendalian inflasi; isu pengendalian inflasi dijadikan isu priorotas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19; Komunikasi Publik; Aktifkan TPID; Aktifkan Satgas Pangan; BBM Subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu; laksanakan penghematan energi; gerakan tanam pangan cepat panen; laksanakan kerjasama antar daerah; intensifkan jaringan pengaman sosial; BPS dan Bank Indonesia Provinsi untuk mengumumkan angka inflasi.

“Kami akan bacakan nanti tiap bulan, Kemendagri bersama BPS dan Bank Indonesia, setiap bulan akan membacakan inflasi tingkat Provinsi. Biar masyarakat tahu mana kepala daerah yang bisa bekerja mengendalikan,” tuturnya.

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa Presiden RI telah memutuskan bahwa akan ada pengalihan subsidi dan kompensasi agar menjadi lebih tepat saran dan berkeadilan.

Ia menjelaskan latar belakang pengalihan ini, dalam APBN 2022 sesungguhnya telah dialokasikan anggaran subsidi dan kompensasi Rp152 Triliun, namun beberapa bulan lalu dengan terjadinya eskalasi ditingkat dunia dan terjadi perubahan kurs, maka diestimasi kebutuhan Rp502 Triliun, kebutuhan ini naik tiga kali lipat dari perhitungan awal. Namun melihat harga minyak yang lebih tinggi lagi dan kurs Rp14.750 serta estimasi peningkatan konsumsi akibat adanya pemulihan ekonomi berjalan maka konsumsi energinya meningkat, maka diperkirakan akan terjadi peningkatan subsidi di level Rp698 Triliun.

“Penerima BBM bersubsidi kita sebagian besar adalah kelompok masyarakat yang lebih mampu yang memiliki kendaraan bermotor, oleh karena itu sudah sepantasnya kita alihkan sebagian,” jelasnya.

Sedangkan Kementerian Sosial menjelaskan mengenai skema rencana kerjanya dalam rangka untuk memperkuat jaring pengamanan sosial. Sementara Kementerian Tenaga Kerja terkait rencana pengelolaan subsidi upah bagi pekerja dan buruh dalam rangka mempertahankan daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM.(