MEDIAWARTA, MANADO – Upaya mewujudkan distribusi tepat sasaran untuk bahan bakar jenis solar mendapat dukungan dari Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Utara (Sulut), Aldy Lumingkewas.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi pengawasan antara berbagai pihak agar subsidi benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kolaborasi pengawasan antara pemerintah daerah, Pertamina, dan kepolisian pernah dilakukan beberapa tahun lalu untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran,” ujar Aldy.

Ia menambahkan, Pertamina harus serius dalam memonitor distribusi BBM subsidi.

“Pertamina ditugaskan negara untuk menyediakan BBM, termasuk BBM subsidi. Jadi, Pertamina harus serius dalam pemantauan agar konsumsi BBM sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Aldy juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan melaporkan dugaan penyalahgunaan solar subsidi kepada pihak berwajib dengan disertai bukti-bukti yang kuat untuk memudahkan penindakan hukum.

Erika Retnowati, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi.

“Pemerintah daerah sangat penting dalam membantu BPH Migas mengawasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi, mengingat mereka paling mengetahui situasi dan kondisi di wilayahnya,” kata Erika dalam sebuah rapat koordinasi.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengonfirmasi bahwa alokasi solar subsidi di wilayah Sulut terkendali aman.

“Stok BBM subsidi untuk Pertalite sebanyak 11,7 ribu KL dan Solar sebanyak 19 ribu KL, sementara stok BBM non-subsidi seperti Pertamax sebanyak 666 KL, Pertamax Turbo sebanyak 10 KL, dan Pertadex sebanyak 719 KL, dalam kondisi relatif aman,” ungkap Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw.

Pertamina juga berkomitmen untuk mengambil langkah tegas terhadap mitra bisnis yang terbukti melakukan kecurangan dalam penjualan solar subsidi.

“Pertamina akan menindak tegas lembaga penyalur yang melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar subsidi, dengan sanksi mulai dari administratif hingga pemutusan hubungan usaha,” tegas Fahrougi.