MEDIAWARTA,MAKASSAR,-Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, sebuah agenda strategis yang bertujuan memperkuat kolaborasi dan mempercepat perluasan akses keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Acara ini menghadirkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, serta dua narasumber utama, Sunarsip dan Inyo, bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, OPD, dan pelaku usaha jasa keuangan.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Dr. Ishak Iskandar, pemerintah menegaskan bahwa percepatan akses keuangan adalah mandat penting dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, UU P2SK, dan berbagai kebijakan nasional yang menekankan pemerataan pembangunan. Ia menyebut TPAKD memiliki peran vital dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah, terutama melalui pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen integrasi kebijakan dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah pun menekankan perlunya sinergi kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan untuk mencapai pembangunan inklusif

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam paparannya menyampaikan perkembangan positif perekonomian Sulawesi Selatan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,60%, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat ke 75,18. Stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif turut menjadi penopang utama. Namun, Muchlasin mengingatkan bahwa peningkatan literasi dan perlindungan konsumen tetap penting, terutama karena hingga November 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp142,22 triliun. Ia menegaskan perlunya kewaspadaan masyarakat seiring meningkatnya akses keuangan.

Anda bilang:
Buatkan artikel berita terbaik beserta judul
Makassar, 11 Desember 2025. Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan percepatan akses keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, dua narasumber utama yaitu Sunarsip dan Inyo, serta Bupati dan Wakil Bupati, perwakilan Forkopimda, OPD, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dari berbagai kabupaten/kota.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan mandat penting dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, UU P2SK, dan berbagai kebijakan nasional lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai bahwa TPAKD memiliki peran sentral dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah, termasuk melalui pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen penyelarasan kebijakan dan integrasi dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah menekankan perlunya sinergi yang kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menyampaikan perkembangan positif perekonomian Sulawesi Selatan dengan pertumbuhan ekonomi 5,01%, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,60%, serta peningkatan IPM menjadi 75,18, yang didukung oleh stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif. OJK Sulselbar menekankan pentingnya penguatan literasi dan perlindungan konsumen untuk mencegah kerugian masyarakat, mengingat hingga November 2025 Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp142,22 triliun, sehingga perluasan akses keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip memaparkan perkembangan ekonomi global dan domestik yang menuntut penguatan sektor keuangan, peningkatan pembiayaan produktif, serta dukungan bagi UMKM di tengah tantangan perlambatan ekonomi global. Peran intermediasi sektor jasa keuangan dipandang penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sementara itu, Inyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan Outlook Ekonomi Sulsel 2026 yang tetap positif dan ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta pengembangan komoditas unggulan daerah. Integrasi program TPAKD dalam perencanaan daerah dinilai berperan penting dalam pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi wilayah.

Kegiatan ini juga menyoroti perkembangan program TPAKD Sulawesi Selatan sepanjang 2025, termasuk perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa prioritas, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui OSOA, percepatan implementasi QRIS, serta penguatan pembiayaan UMKM dan komoditas kakao melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan. Seluruh capaian tersebut menunjukkan konsistensi upaya percepatan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.

Melalui penyelenggaraan TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, OJK Sulselbar mendorong sinergi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan perluasan akses keuangan yang lebih merata, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

ChatGPT bilang:
Judul:
TPAKD Summit 2025 Dorong Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Sulawesi Selatan

Makassar, 11 Desember 2025 — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, sebuah agenda strategis yang bertujuan memperkuat kolaborasi dan mempercepat perluasan akses keuangan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Acara ini menghadirkan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Ishak Iskandar, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, serta dua narasumber utama, Sunarsip dan Inyo, bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, OPD, dan pelaku usaha jasa keuangan.

Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan oleh Dr. Ishak Iskandar, pemerintah menegaskan bahwa percepatan akses keuangan adalah mandat penting dari Strategi Nasional Keuangan Inklusif, UU P2SK, dan berbagai kebijakan nasional yang menekankan pemerataan pembangunan. Ia menyebut TPAKD memiliki peran vital dalam memperkuat inklusi keuangan di daerah, terutama melalui pemanfaatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen integrasi kebijakan dalam RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah pun menekankan perlunya sinergi kuat antara OPD, OJK, dan pelaku jasa keuangan untuk mencapai pembangunan inklusif.

Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam paparannya menyampaikan perkembangan positif perekonomian Sulawesi Selatan. Tercatat, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,60%, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat ke 75,18. Stabilitas sektor jasa keuangan dan pertumbuhan kredit produktif turut menjadi penopang utama. Namun, Muchlasin mengingatkan bahwa peningkatan literasi dan perlindungan konsumen tetap penting, terutama karena hingga November 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 2.263 pinjaman online ilegal dan 354 investasi ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp142,22 triliun. Ia menegaskan perlunya kewaspadaan masyarakat seiring meningkatnya akses keuangan.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip, menyoroti perkembangan ekonomi global yang menantang dan menuntut penguatan sektor keuangan. Ia menekankan pentingnya peningkatan pembiayaan produktif dan dukungan terhadap UMKM sebagai motor ekonomi daerah. Menurutnya, intermediasi keuangan yang optimal menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Inyo, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappelitbangda Sulsel, memaparkan Outlook Ekonomi Sulsel 2026 yang diprediksi tetap positif. Pertumbuhan didorong sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta komoditas unggulan daerah. Integrasi program TPAKD ke dalam perencanaan pembangunan daerah dinilai berperan besar dalam penguatan ekonomi dan penurunan kemiskinan

Kegiatan ini juga menyoroti capaian program TPAKD sepanjang 2025, antara lain perluasan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di desa prioritas, pembukaan lebih dari 2,15 juta rekening pelajar melalui program OSOA, percepatan implementasi QRIS, serta penguatan pembiayaan UMKM, termasuk sektor kakao melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perbankan. Capaian ini mencerminkan konsistensi upaya mempercepat inklusi keuangan di Sulawesi Selatan.

Melalui TPAKD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah 2025, OJK Sulselbar menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkokoh kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.