MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), merilis pencapaian kinerja jasa keuangan Sulsel masih rendah. Hal tersebut diperlukan pembenahan, terutama menghadapi tantangan dalam era masyarakat ekonomi Asean (MEA).

Jika dibandingkan produk domestik regional bruto (PDRB) sektor jasa keuangan nasional dengan total PDRB Sulsel, maka pangsa PDRB Sulsel masih cukup rendah, yakni hanya 3,4 persen dibandingkan nasional yang tercatat 4,03 persen.

Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Bambang Kiswono, mengatakan, masih rendahnya pangsa sektor jasa keuangan terhadap pembentukan PDRB Sulsel, menunjukkan kedalaman keuangan di Sulsel masih rendah.

“Untuk itu, peranan sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan dalam memobilisasi dana masyarakat dan ekonomi daerah. Ini guna meningkatkan pembiayaan pembangunan perekonomian daerah,” terangnya usai pertemuan tahunan dengan industri jasa keuangan belum lama ini di Ruang Pola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Menurut Bambang, struktur penyaluran kredit perbankan secara sektoral masih sangat dominan pada perdagangan dan jasa yang sebesar 36,68 persen, sektor rumah tangga 34,67 persen, serta sektor industri pengolahan 7,88 persen.

Ditambahkan, sektor strategis lainnya yang memberikan multiplier effect ekonomi yang tinggi dan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Sulsel adalah sektor pertanian dan perikanan, yang hanya mendapat alokasi kredit kecil sebesar 2,59 persen dari total kredit.

“OJK memandang, pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang tinggi tersebut, idealnya dapat lebih terarah ke sektor produktif. Ini agar dapat tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi strategis yang memiliki korelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi,” imbuh Bambang.