MEDIAWARTA,MAKASSAR – Pasangan Wali Kota-Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mulai bergerak dalam menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu tujuan efisiensi anggaran ini adalah untuk pembiayaan beberapa program prioritas pemerintah pusat.

Salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG).

Pasangan Munafri-Aliyah sendiri memastikan mendukung penuh kebijakan Prabowo Subianto.

Olehnya, Tim Transisi MULIA bergerak cepat dalam menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran.

Terlebih adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Juru Bicara (Jubir) Tim Transisi MULIA, Andi Januar Jaury Dharwis mengungkapkan mereka berupaya memastikan bahwa anggaran daerah tetap digunakan secara optimal tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Dia memastikan, efisiensi anggaran menjadi fokus utama dalam proses harmonisasi Peraturan Daerah (Perda).

Utamanya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Pemkot Makassar.

“Langkah ini bertujuan agar program-program prioritas pemerintahan Munafri-Aliyah tetap berjalan sesuai visi dan misi yang telah dicanangkan,” kata Andi Januar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Andi Januar pun menerangkan Transisi MULIA telah menyusun enam strategi untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.

Pertama, Inventarisasi Kewajiban Pemkot Makassar era pemerintahan Wali Kota Danny Pomanto

“Tim transisi terlebih dahulu melakukan audit terhadap kewajiban pemerintah daerah yang belum terselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya,” kata Andi Januar.

Hal ini mencakup proyek yang belum rampung, kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga, serta prioritas yang perlu dilanjutkan pada tahun 2025.

Kedua, Pendalaman dan Harmonisasi APBD 2025

Tim Transisi MULIA melakukan evaluasi terhadap Perda APBD 2025 yang telah disahkan sebelumnya.

Itu dilakukan demi memastikan program-program prioritas Munafri-Aliyah agar dapat diintegrasikan.

“Setidaknya melalui revisi atau penyusunan APBD Perubahan mendatang. Pendalaman ini juga mengidentifikasi ruang efisiensi anggaran guna mematuhi arahan Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Ketiga, Penyesuaian Program Sesuai Instruksi Presiden Prabowo

Dalam menyikapi pengurangan dana transfer daerah, Tim Transisi MULIA bekerja sama dengan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar.

“Hal ini untuk merumuskan langkah-langkah efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Andi Januar.

Selanjutnya, efisiensi akan diarahkan pada pengurangan belanja yang bersifat seremonial dan dialihkan untuk mendukung program strategis yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.

Empat, Pembentukan Tim Penyusun RPJMD

Untuk menjamin visi-misi Munafri-Aliyah, itu dianggap dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang.

Oleh karena itu, lanjut Andi Januar, tim transisi segera membentuk tim perumus ranper RPJMD 2025-2030.

Tim ini beranggotakan lima tokoh berpengalaman di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan hukum.

Mereka adalah Andi Hudli Huduri selaku Regional Manager KTI Bank Panin.

Kemudiaan, Prof Aswanto dari Guru Besar FH-Unhas dan mantan Hakim MK.

Rektor Universitas Bosowa Prof Batara Surya.

Dara Nasution dari tokoh muda profesional lulusan Universitas Oxford.

Terakhir Dr Muhammad Idris selaku mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Sulbar).

Adapun dokumen Ranperda RPJMD Pemkot Makassar akan diselaraskan dengan kebijakan strategis nasional dan provinsi.

Itu termasuk mendukung prioritas pembangunan yang diinstruksikan Presiden Prabowo.

Lima, Penerapan Program Prioritas 100 Hari Kerja

Sebagai bagian dari langkah strategis jangka pendek, program makan bergizi gratis akan segera direalisasikan untuk kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah.

Program ini dirancang untuk mendukung pengurangan stunting dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah MULIA dalam memberikan manfaat nyata kepada rakyat.

Enam, Monitoring dan Evaluasi

Seluruh langkah yang telah dirancang akan diawasi secara ketat melalui sistem monitoring dan evaluasi yang transparan.

Indikator keberhasilan (Key Performance Indicators) akan ditetapkan untuk setiap langkah.

Hal ini guna memastikan program berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan jika ditemukan kendala.

“Dengan sistematika langkah yang terencana, kami optimis dapat menjembatani transisi pemerintahan dengan tetap menjaga kesinambungan program yang telah berjalan, sekaligus membuka ruang untuk realisasi visi-misi baru,” ujar Andi Januar.

Upaya harmonisasi ini, lanjutnya, diharapkan tidak hanya menjawab tantangan fiskal.

Namun juga menjadi dasar kuat bagi pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

“Rancangan ini sejalan dengan arahan presiden dan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.