Sulsel Talk 2025: Mengungkap Risiko dan Peluang Ekonomi Sulsel di Era Global 2.0

MEDIAWARTA,MAKASSAR,-Ekonomi Indonesia mencatat perlambatan pada tiga bulan pertama 2025, dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,87 persen dibandingkan 5,02 persen pada periode yang sama tahun lalu.

Angka ini juga lebih rendah dari kuartal keempat 2024 yang tumbuh 5,11 persen, menandakan tekanan yang masih membayangi perekonomian domestik.

Mempertimbangkan sejumlah perkembangan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan Sulsel Talk periode Mei 2025 dengan tema “Ekonomi Sulsel di Pusaran Dagang Global 2.0 : Menakar Resiko Menjemput Peluang”.

Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Rizki Ernadi Wimanda, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,Mochammad Muchlasin dan Ekonom Senior Institute for Development Economics And Finance, Avliniani.

Pada kesempatan tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Hj. Jufri Rahman dalam sambutannya mengatakan tantangan ekonomi global akibat perang dagang global 2.0 yang mempengaruhi rantai pasok dan akses pasar international. Meskipun demikian perekonomian Sulsel berhasil mencapai 5,78 persen pada triwulan pertama 2025.

“Dalam menghadapi kebijakan tarif oleh trump, pentingnya seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi sambil mencari peluang-peluang ditengah perang dagang ini, upaya melakukan diversifikasi pasar ekspor, khususnya ke kawasan Asia dan Timur Tengah bisa menjadi salah satu solusinya.”Tuturnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Rizki Ernadi Wimanda memaparkan dengan kondisi ekonomi global yang meliputi ketidakpastian tinggi, termasuk geopolitik, tekanan suku bunga global, serta efek perlambatan ekonomi Tiongkok dan AS. Namun secara global ekonomi Sulsel masih menunjukan resiliensi dengan peertumbuhan ekonomi di triwulan pertama 2025 yanh mencapai 5,78 persen (yoy) melampaui rata-rata nasional sebesar 4,87 persen.

“Pertumbuhan tersebut di ditopang oleh sektor pertanian,perikanan serta ekspor antar daerah yang membaik. Meskipun demikian, Ekspor luar negeri masih terbatas dan perlu penguatan. Salah satu solusi yang ditawarkan yaitu dengan melakukan penjajakan perluasan pasar ekspor kekawasan seperti Timur tengah, Afrika dan Australia.”Jelas Rizki

Senada dengan itu, Ekonom Senior Institute for Development Economics And Finance, Aviliani mengatakan rivalitas daganh global dan potensi kebijakan proteksionisme AS menjadi anacaman nyata bagi ekspor negara berkembanv seperti Indonesia. Dalam situasi ini ia mendorong Sulsel untuk tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi juga memperkuat hilirisasi dan Industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal. Hal ini penting mengingat Sulsel memiliki potensi ketahanan pangan dan energi yang kuat, seperti kakao ,beras ,minyak kelapa sawit serta sumber energi geotermal atau angin.

“Dengan memanfaat letak geografisnya yang strategis, Sulsel berpeluang menjadi hub perdagangan non traditional Indonesia dengan Afrika, sekaligus hub perdagangan Indonesia menuju ASEAN dan Pasifik. Melalui jalur ALKI II dalam pelayaran dan perdagangan International. Pentingnya juga membangun eksosistem bisnis yang berkelanjutan melalui kolaborasi multi stakeholder, sehingga UMKM dapat terhubung dalam rantai nilai global” Kata Avi

Sementara itu,Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat,Mochammad Muchlasin menjelaskan bahwa sektor jasa keuangan di Sulsel tetap stabil dan menjadi penopang utama pemulihan ekonomi daerah.

“Penyaluran kredit masoh di dominasi di sektor produktif sebesar 53,92%, sektor perdagangan besar dan eceran share tertinggi 22,94% kredit UMKM tumbuh positif 1,14% (yoy). OJK terus berupaya mendorong inklusi dan literasi keuangan melalui program EKI dan EPIKS untuk memperluas akses pembiayaan serta memperkuat basis pelaku usaha ekspor potensia.” Jelasnya.

Kegiatan Sulsel Talk ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang kongkret serta dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan daerah.

Comment