MEDIAWARTA, MAKASSAR – Universitas Bosowa (Unibos) mengumpulkan para pakar Perencanaan Wilayah Kota (PWK) di Balai Sidang 45, Universitas Bosowa (Unibos) Makassar,  Jumat (17/2/2023).

Puluhan akademisi dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, tampak  hadir dalam acara tersebut.

Rektor Unibos Prof Batara Surya mengatakan, Unibos merupakan kampus pertama di Indonesia Timur, yang membuka program S3 PWK

“Universitas Bosowa ini, merupakan perintis keberadaan perencanaan wilayah kota di Indonesia timur. Para pakar PWK hadir hari ini di Kota Makassar,” tuturnya.

Di hadapan pakar perencanaan, Prof Batara Surya menunjukkan kondisi terkini kota Makassar, yang butuh solusi dari permasalahan banjir

“Beberapa hari yang lalu, Makassar ini dilanda banjir besar di seluruh wilayah kota. Ini sulit kita prediksi, tiba-tiba pagi air itu sudah mulai naik dan kelihatannya sore baru surut,” ujar Prof Batara.

Kondisi banjir di kota Makassar, dinilainya sangat berdampak pada perekonomian

Ia pun mendorong para pakar PWK,  mampu menghadirkan solusi dari pertemuan ini, untuk kota Makassar.

Tak hanya Kota Daeng, Prof Batara menyebut masalah banjir, sudah menjadi polemik kota-kota metropolitan di Indonesia

“Kita sebagai seorang perencana ya harus kita sikapi kedepan. Klihatannya metropolitan area di Indonesia ini,  penyakitnya sama banjir atau macet yang semakin parah,” ujar Prof Batara Surya

“Melalui sistem integrasi, mungkin harus kita pikirkan secara bersama. Saya yakin betul, karena hari ini ini dan 3 hari kedepan, kita  mungkin ada solusi pemikiran-pemikiran yang bisa kita kontribusikan,  melihat situasi kota Makassar,” lanjutnya.

Dalam pertemuan ini, digelar pula seminar bersama mahasiswa. Sebagai pembicara, duduk Sekretaris Dirjen Pengendalian dan Penertiban tanah dan ruang Kementrian ATR/BPN, M Shafik Ananta Iruman ST MSc.

Kemudian ada Ketua ASPI, Prof Dr Iwan Rudianto; serta Ketua IAP Dr Phil Hedricus Andy Sinamarta.

Prof Batara Surya juga menekankan,  proses akreditasi program studi PWK bisa dilakukan secara mandiri, oleh organiasasi para pakar perencanaan.

“Kalau saya liat prodi lain, semua proses akreditasinya itu sudah ada di Lampteks atau yang lainnya. kita di PWK dan arsitektur itu, masih berada di bawah naungan BAN-PT,” tutur Prof Batara Surya.

“Ke depan melalui proses cukup panjang, mungkin perlu diskusi-diskusi secara tepat,  pada akhirnya nanti proses akreditasi Prodi PWK di Indonesia,  mungkin bisa di bawah naungan asosiasi kita sendiri,” tutupnya.