MEDIAWARTA, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengundang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Sulsel, ke Kantor Gubernur, Selasa, (17/10/2023). Ia ingin mendengarkan aspirasi secara langsung, masalah dan kendala-kendala yang dihadapi nelayan Sulsel, serta harapan mereka terhadap pemerintahan saat ini.

“Kami kedatangan tamu istimewa dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD Sulsel. Akhir-akhir ini saya sering ngomong soal rumpon, tentang rumah ikan, tentang terumbu karang. Ternyata setelah saya berdialog dengan kawan-kawan jadi mengerti, sedikit punya gambaran dari nelayan kita, masalah mereka dari hulu ke hilir,” jelas Bahtiar, usai berdiskusi dua jam lebih dengan HNSI Sulsel dan HNSI kabupaten se-Sulsel.

Selama ini, kata Bahtiar, banyak kendala dikeluhkan nelayan. Mulai dari soal perizinan, kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, keamanan di laut, soal bahan bakar, ketersediaan peralatan, hingga ketersediaan ikan dan hal-hal lain menyangkut dengan ikan.

“Saya sebagai gubernur harus mendengarkan langsung pelaku di bidang perikanan kelautan. Bahkan rangkaian nelayan itu bukan hanya menangkap ikan sampai ke darat, tapi bagaimana ikan itu bisa sampai ke masyarakat, sampai di gunung-gunung,” tuturnya.

Menurut dia, diskusi ini sangat produktif. Ada beberapa masukan dari HNSI Makassar dan seluruh kabupaten/kota yang harus ditindaklanjuti secara internal. “Saya akan rapatkan secara internal dan akan memanggil teman-teman yang lain,” lanjutnya.

Ketua HNSI Provinsi Sulsel, Andi Chairil Anwar, mengaku kaget saat mendapat panggilan dari Pj Gubernur untuk bertemu di Kantor Gubernur.

“Ini saya kaget pak, kami rencana mau audiensi. Harusnya kami yang mau audiens tapi kami langsung dihubungi untuk ketemu sama Pak Gubernur,” katanya.

Ia menyampaikan, ada empat hal penting dialami para nelayan, mulai dari kepastian harga serta kepastiannya. Kemudian persoalan izin bagi seluruh nelayan di Sulsel. Saat ini, dari 50.000 kapal nelayan, baru 20.000 kapal yang memiliki izin usaha.

Kemudian, masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu menjadi masalah klasik di hampir semua daerah. Nelayan membutuhkan sampai 3 ton BBM untuk bisa keluar mencari ikan sampai ke perbatasan NTB dan provinsi lainnya. Belum lagi soal konflik antara nelayan antar daerah di Sulsel, bahkan konflik antara provinsi acap kali terjadi.

“Konflik sesama anggota kami. Konflik dengan berbagai daerah. Ada di NTB, NTT, Bali, Maluku, Papua,” tuturnya.

Ketua HNSI Makassar, HM Arsyad, menambahkan, nelayan Makassar sudah cukup jauh melakukan pencarian ikan sampai ke Kalimantan, Maluku, NTT dan NTB.

“Jauh sekali lokasi pencarian ikan para nelayan saat ini, karena belum ada teknologi yang memadai untuk para nelayan. Kami mohon kepada provinsi untuk perhatikan soal terumbu karang yang masih ada saat ini,” ujarnya.