MEDIAWARTA,-Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tematik Layanan Publik bagi kelompok disabilitas pada Selasa, 17 Desember 2025, bertempat di Aula Baji Ati Kantor Balai Besar POM di Makassar. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen BBPOM di Makassar dalam menghadirkan layanan publik yang inklusif, ramah, dan berkelanjutan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini merupakan perwakilan kelompok disabilitas yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita. Para peserta didampingi oleh guru pendamping serta beberapa orang tua. Adapun peserta berasal dari SLB Negeri 1 Makassar, SLB C YPPLB Makassar, SLB B YPPLB Makassar, SLB A YAPTI Makassar, serta Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Sulawesi Selatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Balai Besar POM di Makassar, Yosef Dwi Irwan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan terima kasih atas kesediaan bapak, ibu, serta anak-anak untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kegiatan KIE Tematik Layanan Publik ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan inovasi SAPA PORENA (Sistem Akses Pelayanan Aman Kelompok Rentan) yang dikembangkan oleh Balai Besar POM di Makassar. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan KIE Tematik ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan layanan publik yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami berharap semangat inklusi dapat semakin tumbuh di semua lini pelayanan publik BBPOM Makassar. Penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, setara, dan berkeadilan sosial. Prinsip kami jelas: Melayani Sepenuh Hati, Merangkul Semua Tanpa Tepi” pungkasnya

“Badan POM berkomitmen untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat, khususnya kelompok disabilitas, tentang pentingnya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat,” ujar Yosef Dwi Irwan.

Dalam kegiatan KIE tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi edukatif, antara lain pengenalan tugas dan fungsi Badan POM, keamanan dan mutu obat dan makanan, serta jenis-jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Makassar. Materi disampaikan oleh Ahmad Lalo selaku Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya Balai Besar POM di Makassar. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang ramah disabilitas, termasuk dukungan juru bahasa isyarat, yang dilaksanakan oleh pegawai Balai Besar POM di Makassar, yaitu Atsuko Al-Aminy dan Irmah Azis, sehingga seluruh peserta, khususnya penyandang disabilitas rungu, dapat mengikuti kegiatan dengan baik.

Sebagai rangkaian kegiatan, peserta juga diperkenalkan secara langsung dengan ruang pelayanan publik Balai Besar POM di Makassar, termasuk berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik yang dirancang untuk mendukung kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Dalam sesi tersebut, beberapa guru pendamping menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pelaksanaan KIE Tematik Layanan Publik bagi kelompok disabilitas. Para guru menyampaikan bahwa banyak informasi baru yang diperoleh, khususnya terkait keamanan obat dan makanan, yang sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Para pendamping berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga sekolah dan peserta didik penyandang disabilitas dapat senantiasa memperoleh informasi yang benar, mudah dipahami, dan ramah disabilitas mengenai obat dan makanan. Informasi tersebut diharapkan tidak hanya dipahami oleh para guru, tetapi juga dapat diterapkan dan disampaikan kembali kepada anak-anak didik di lingkungan sekolah.

Melalui kegiatan KIE Tematik Layanan Publik ini, BBPOM di Makassar berharap dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap hak dan akses layanan publik, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa layanan Badan POM terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.