MEDIAWARTA, MAKASSAR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas strategi peningkatan kinerja persaingan usaha dalam mendorong perekonomian daerah. Ketua KPPU M, Selasa (19/3/2024). Fanshurullah Asa dan anggota KPPU menyampaikan pentingnya penggunaan daftar periksa kebijakan persaingan usaha dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan ekonomi di setiap pemerintah daerah.

KPPU telah mengeluarkan Peraturan No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Pemerintah terkait Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mendukung adaptasi kebijakan persaingan. Mereka mengusulkan agar asesmen kebijakan persaingan melalui penggunaan daftar periksa tersebut dilakukan di seluruh pemda.

Kinerja persaingan usaha di daerah akan tercermin dalam Indeks Persaingan Usaha yang dikembangkan KPPU, yang juga diharapkan menjadi indikator dalam Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah (ITKPD) yang diinisiasi Kemendagri. Keberhasilan dalam kinerja persaingan usaha akan diapresiasi melalui penghargaan bersama dari KPPU dan Kemendagri kepada Pemerintah Daerah.

KPPU juga mengajak Kemendagri untuk mendorong program Penyuluh Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui partisipasi seluruh Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Pemerintah Daerah, terutama melalui pembentukan tim bersama dalam memfasilitasi aktivitas penyuluhan tentang pelaksanaan kemitraan yang baik kepada pelaku UMKM di daerah.

Menteri Dalam Negeri menyambut baik usulan KPPU dan siap memberikan dukungan terhadap berbagai strategi yang diusulkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.