MEDIAWARTA.COM, BANTAENG – Semua komponen bangsa harus ikut terlibat dalam sistem pertahanan negara. Pasalnya, di tengah gejolak globalisasi, ancaman perang proksi (proxy war) semakin nyata.

“Jangan ragu-ragu untuk ikut berkontribusi pada bangsa dan negara. Semua pihak berhak dan wajib untuk ikut membela negara, termasuk LDII,” kata Kasdam VII Wirabuana Brigjen TNI Supartodi saat menyampaikan materi proxy war di lokakarya kemaritiman kerja sama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulsel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng, dan Kodam VII Wirabuana di Balai Kartini, Jalan Kartini, Bantaeng, Minggu (29/5/2016).

Dalam seminar, hadir Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Ketua LDII Sulsel Hidayat Nahwi Rasul, Danrem 141 Toddopuli Kol Kav Yotanabey, dan Dandim 1410 Bantaeng Letkol Inf Sandi Kamidianto. Lokakarya kemaritiman yang diikuti pengurus LDII se-Sulsel ini bertajuk “Mendorong Kesejahteraan dan Keamanan Wilayah Pesisir”.

Kasdam VII mengatakan, perang proksi adalah perang yang tidak terasa. “Perang proksi adalah sebuah konfrontasi antara dua atau lebih kekuatan besar yang menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik yang berisiko kehancuran fatal,” tegas jenderal bintang satu ini.

Pihaknya mengemukakan, untuk menghadapi ancaman perang proksi, Indonesia menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta. “Semua masyarakat ikut, siapapun itu. Sistem pertahanan semesta adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya yang telah dipersiapkan secara total, terarah, dan terpadu untuk menjaga kedaulatan negara,” tutur lulusan akademi militer 1985 ini.

Ihwal ancaman di bidang ideologi, sebut Supartodi, saat ini muncul gerakan konspiasi untuk membangkitkan paham komunis. “Masih adanya upaya menumbuhkan ideologi komunis yang membonceng gerakan separatis, paham liberalisme, dan kapitalisme yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Menurutnya, bentuk nyata penyebaran paham komunis ditandai munculnya pihak yang mengenakan kaus berlambang PKI. “Komunisme tidak memiliki ideologi yang kuat. Karena komunis menghalalkan segala cara dan tidak memiliki ajaran penumbuh moral bangsa, maka kita harus melawannya,” katanya.

Supartodi menjelaskan, untuk melawan ancaman perang proksi, komponen bangsa harus memiliki ketahanan nasional. “Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mempengaruhi integritas suatu bangsa, baik dari dalam maupun luar,” ungkap perwira tinggi yang pernah bertugas di Tiongkok, Arab Saudi, dan Brasil ini.

Lokakarya kemaritiman ini membahas isu strategis terkait sejarah dan inovasi di bidang kemaritiman. Lokakarya juga menghadirkan guru besar sejarah maritim Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono. Turut memberikan pembekalan dewan pakar LDII, Basseng, Iskandar Siregar, dan Abri.

Menurut panelis lokakarya Basseng, hasil rekomendasi lokakarya akan disampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).