MEDIAWARTA.COM, SINGAPURA – Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Natuna menjadi peringatan tegas terhadap Tiongkok, mengisyaratkan Indonesia menganggap serius kasus pencurian ikan yang dilakukan nelayan-nelayan Tiongkok. Selain itu, TNI juga mengirim tambahan lima kapal perangnya ke Natuna.

Insiden antara kapal perang RI dengan kapal nelayan Tiongkok yang mencuri ikan di perairan Natuna, tidak dianggap remeh Joko Widodo. Kunjungannya ke Natuna menjadi isyarat tegas terhadap  Tiongkok, Indonesia tidak main-main dengan isu teritorial.

“Natuna adalah wilayah teritorial Indonesia. Itu final,” ungkap sekretaris kabinet Pramono Anung sebelum kunjungan.

Seperti dikutip dari Today, Jumat (24/6/2016) kemarin, pernyataan resmi dari Istana Negara menyebutkan, Jokowi juga menggelar rapat kabinet di kapal perang KRI Imam Bonjol. Kunjungan Joko Widodo didampingi 10 menteri kabinet.

TNI juga melaporkan, telah mengirim tambahan lima kapal perang ke Natuna untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Awal pekan ini, satuan TNI Angkatan Laut menangkap beberapa kapal asing yang mencuri ikan atau illegal fishing di kawasan perairan Natuna.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah menyatakan akan bertindak tegas terhadap kapal pencuri ikan di kawasan Indonesia. “Tidak perlu berkoordinasi dengan Tiongkok terkait penembakan kapal pencuri ikan. Itu sudah jelas wilayah Indonesia,” tegasnya.

Penangkapan sejumlah kapal nelayan Tiongkok yang dilakukan satuan TNI AL, kembali memicu protes dari pemerintah di Beijing. Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, juga berulangkali menegaskan kawasan yang disebutnya zona penangkapan ikan tradisional nelayan Tiongkok.

Bahkan, beberapa kali kasus penangkapan kapal nelayan Tiongkok yang mencuri ikan di perairan Indonesia diwarnai insiden berbau militer. Sejumlah kapal nelayan Tiongkok itu diketahui dikawal kapal angkatan laut Tiongkok. Para nelayan juga nekad dan berani menabrakkan kapalnya ke kapal angkatan laut Indonesia.

Menteri luar negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers, Kamis (23/6/2016), menegaskan tidak akan menanggapi nota protes Tiongkok. Menurutnya, hal tersebut biasa dalam tatanan diplomasi.

Bahkan, sebaliknya perwakilan Tiongkok di Indonesia akan dipanggil untuk meminta keterangan. Indonesia sejauh ini berperan mendamaikan pertikaian Laut Cina Selatan dan tidak terlibat perebutan klaim wilayah di kawasan sengketa itu.

Dalam penggeledahan, di salah satu kapal nelayan Tiongkok yang ditangkap di Natuna, ditemukan peta yang dikeluarkan kantor kemaritiman Nansha 1994 yang mencantumkan perairan di Kepulauan Natuna sebagai wilayah penangkapan ikan kapal nelayan tradisional Tiongkok.

Padahal, pada 1996 Tiongkok sudah mengakui perairan Natuna sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Haykel Iswandi/Foto: Dok Today