MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Bandar Udara (Bandara) Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, saat ini kapasitasnya sudah tidak mampu lagi mengimbangi pertumbuhan volume penumpang setiap tahunnya atau sudah mengalami over kapasitas.

“Bandar udara itu dirancang hanya untuk melayani 7,5 juta penumpang per tahun, saat ini sudah melayani 9,3 juta penumpang ditambah 88.553 pesawat keluar masuk dan 68.828 ton kargo,” ungkap Sakti Adji Adisasmita, pada acara Indonesia Infrastructure Roundtable ke-13 di Makassar, Kamis (2/6/2016).

Menurut dosen Teknik Sipil Universitas Hasanuddini (Unhas) ini, peningkatan volume penumpang tersebut juga berdampak pada peningkatan pendapatan bandara sebesar Rp 307.330.743 miliar, pendapatan aero sebesar Rp 203.222.940 miliar (66 persen) dan non-aero Rp 104.107.803 miliar (34 persen).

“Namun, idealnya jika Bandara Sultan Hasanuddin ingin menjadi airport city maka pendapatan dari non-aero itu mestinya lebih besar dari pendapatan aero,” ujar Sakti.

Untuk menjadi airport city, dibutuhkan lahan seluas minimal 2.000 hektare, dan anggaran pembangunan Rp 12 triliun, sudah termasuk anggaran pembangunan perhotelan, convention exhibition, shoping area, theme park, finance area, dan rumah sakit yang saling terintegrasi komprehensif dan multimoda.

“Kalau dilihat luas lahan yang ada sekarang baru 900 hektare, yang akan dibebaskan tahap awal mendatang baru 60 hektare. Jadi, masih jauh untuk menjadi airport city,” berber pakar transportasi Unhas ini.

Untuk membangun bandara dengan dana sebesar Rp 12 triliun, menurut Sakti, tentu tidak bisa hanya dengan mengandalkan dana APBN dan APBD. “Sehingga kita perlu mengundang investor untuk berpartisipasi,” pesan Sakti.

Sementara, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel menilai, pengembangan bandar Sultan Hasanuddin menjadi airport city adalah keniscayaan.  Cuma masalahnya, kendala yang paling berat dihadapi adalah masalah pembebasan lahan.

Narasumber lainnya dalam diskusi, Direktur Bandar Udara Kemenhub, Direktur Utama PT Angkasa Pura I dan Kepala Bappeda Sulsel. Tampil sebagai pembahas dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Sulsel, Dinas Perhubungan Sulsel, Kadin Sulsel, Bappeda Makassar dan Bappeda Maros, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia.

Nisa Nasifah/Foto: Istimewa