MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar responsif terhadap permasalahan gender. Untuk itu, Kota Makassar bersama DKI Jakarta, dipercayakan menjadi pilot project penelitian kebijakan perubahan iklim (climate change) perkotaan yang berperspektif gender.

Penelitian dimotori sejumlah aktivis perempuan yang tergabung dalam berbagai organisasi yang fokus pada isu gender. Mereka berkedudukan di Makassar, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Makassar dan DKI Jakarta dipilih sebagai pilot project karena dua kota ini memiliki profil yang dinilai mampu mewakili kota lainnya di Indonesia. Hal itu terungkap saat Puspa Dewi dari Solidaritas Perempuan bersama aktivis AKSI dan Gender CC for Women Climate Justice bertemu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Gedung Balai Kota, Selasa (2/8/2016).

“Selama (penelitian) tiga tahun, dan proses awalnya enam bulan. Penelitian berfokus pada menggali informasi dan membaca beberapa dokumen yang berhubungan dengan perubahan iklim, gender, kebijakan, dan program pemerintah,” terang Puspa.

Metode wawancara dan diskusi digunakan Puspa bersama rekannya untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitiannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penelitian ini dinilai dari alokasi dana, kebijakan, dan program pemerintah yang responsif gender.

“Hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah kota dalam mengambil kebijakan, dan menyusun program yang responsif gender terhadap perubahan iklim yang terjadi,” imbuhnya.

Salah satu dampak yang paling nyata dirasakan akibat adanya perubahan iklim adalah menurunnya kualitas dan kuantitas air. Pengaruh lain dari perubahan iklim terasa pada sisi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya, kualitas kesehatan, dan penghasilan masyarakat utamanya yang berdomisili di wilayah pesisir rentan terpengaruh perubahan iklim.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyebut, selama dua tahun kepemimpinannya selalu mengupayakan kebijakan dan program pemerintahan yang responsif gender. Ia menyontohkan salah satu program di bidang kesehatan yang khusus ditujukan bagi ibu hamil dan bayi.

“Kami memiliki program pendampingan seribu hari pertama bagi ibu hamil dan bayinya,” ujar Danny, nama akrab Ramdhan.

Program ini menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai mitra pemerintah kota dalam mendampingi ibu hamil di masa mengandung hingga masa persalinan hingga dua tahun pertama pasca melahirkan.

Sementara untuk kebutuhan air bersih di daerah pulau dan pesisir, melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (DKP3) masyarakat di Pulau Langkai, dan Kodingareng telah dilengkapi fasilitas pengolahan air bersih yang menyuling air laut menjadi air tawar yang layak konsumsi.

Terpisah, Kepala DKP3 Kota Makassar, Abdul Rahman Bando menyampaikan selain menyiapkan fasilitas penyulingan air, DKP3 juga memfasilitasi sumur bor di beberapa wilayah pesisir seperti Tanjung Merdeka, Buloa, dan Untia.

“Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya perempuan, pemerintah kota membentuk dan membina kelompok wanita pesisir yang dididik untuk mengolah sumber daya alam yang ada menjadi barang bernilai ekonomi, salah satunya kelompok berkah yang berada di kelurahan Balang Baru. Mereka membuat keripik tulang ikan lele yang hasilnya dipasarkan ke toko-toko dan supermarket,” kata Raham.

Dari 198 kelompok nelayan yang dibina DKP3 Kota Makassar, 30 persen di antaranya mengakomodir perempuan. DKP3 melakukan pembinaan berjenjang bagi kelompok nelayan yang dibinanya.

Novianti/Foto: Humas Pemkot Makassar