MEDIAWARTA.COM,  MAKASSAR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) untuk pendalaman peran DPRD dalam pembahasan dan persetujuan APBD tahun anggaran 2017 di Hotel Best Western Plus, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (20/10/2016).

Dalam pembukaan bimtek yang difasilitasi Pusdiklat Pengembangan Aparatur Negara dan Legislatif Indonesia (PP-ANLI) ini, hadir wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu Arifin Andi Wajuanna, Direktur PP-ANLI Asdar Mattiro, Pengurus Asosiasi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI), dan 33 anggota DPRD Luwu beserta staf.

Bimtek yang bertajuk “Pendalaman Peran DPRD dalam Pembahasan dan Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2017 Sehubungan dengan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016”.

Hadir sebagai narasumber bimtek, Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Frans Dione.

Dalam bimtek ini disampaikan materi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016, kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2017, dan kebijakan pengelolaan dan penyaluran dana desa.

Menurut Frans Dione, pemerintah daerah harus menempatkan SDM di SKPD yang tepat. “Kalau pemda menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat atau the right man on the right place, maka yang diuntungkan adalah pemda itu sendiri. Bupati akan rugi jika menempatkan personel tidak sesuai dengan kompetensinya,” tutur Frans.

Pihaknya melanjutkan, perlu perampingan dan penyederhanaan organisasi. Beberapa bidang yang dapat dirampingkan, menurut Frans, diantaranya pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata.

“Selain itu, penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, ESDM, transmigrasi, dan tenaga kerja. Lalu komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Selanjutnya, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan, dan perikanan,” ungkapnya.