Pengurus Masjid Shihhatul Iman Jamin Transparansi Laporan Keuangan

MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Pengurus Masjid Sihhatul Iman di Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar siap mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan dana masjid.

Ketua Pengurus Masjid Sihhatul Iman, HM Said Sulaiman, mengatakan, ada dua bendahara masjid yang selama ini bertugas mengatur keuangan masjid.

“Pengurus masjid bertanggung jawab atas penggunaan dana masjid selama ini. Penggunaan dan pengelolaan keuangan masjid dicatat dua petugas bendahara,” jelasnya.

Said Sulaiman mengungkapkan, setiap pengeluaran dan pemasukan dicatat bendaha, sehingga apapun itu memiliki bukti pencatatan. Bahkan, arus kas keuangan masjid ditampilkan di whiteboard yang disediakan di masjid.

“Selain di pembukuan, pengumuman keuangan juga ditulis dan dipajang di whiteboard yang disediakan, sehingga ada transparansi. Setiap jemaah, donatur, dan masyarakat dapat melihatnya tiap saat. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan kita tidak transparan dalam mengelola keuangan masjid,” terangnya.

Said Sulaiman mengakui, termasuk penggunaan anggaran untuk membiayai pengacara dan saksi mengawal laporan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Kita akui ada penggunaan dana masjid sebesar Rp176 juta untuk membiayai 14 kali perjalanan pengacara dan saksi ke PTUN Jakarta. Kebetulan Yayasan Shihhatul Iman tengah melayangkan gugatan ke PTUN, karena adanya yayasan lain yang mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM,” ujarnya.

“Kita keluarkan dana sebesar itu, sebagai rasa terima kasih kepada pengurus Yayasan Shihhatul Iman yang telah berjuang, sehingga kita mampu memperoleh dana renovasi pembangunan masjid sebesar Rp1,5 miliar dalam bentuk pinjaman. Pengeluaran inipun diputuskan melalui hasil rapat pengurus dan pembina masjid,” tambah Said Sulaiman didampingi Baharuddin Makkasau, Ketua Pengurus Yayasan Shihhatul Iman.

Said Sulaiman mengatakan, penjelasan ini sekaligus meluruskan adanya anggapan dari jemaah jika telah terjadi penyalahgunaan dana masjid. “Jadi tidak benar jika dianggap pengurus telah menyalahgunakan dana masjid,” tegasnya usai Salat Jumat, Jumat (14/8/2020) lalu.

Sebelumnya, jemaah, donatur, dan warga di sekitar Masjid Sihhatul Iman mendesak pengurus masjid untuk segera melakukan audit laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana masjid.

Desakan ini disampaikan salah seorang perwakilan jemaah masjid secara tertulis yang diserahkan langsung kepada Ketua Pengurus Masjid Shihhatul Iman, H Said Sulaiman, usai Salat Jumat (7/8/2020) lalu.

Dalam surat yang ditandatangani 50-an jemaah masjid dan warga sekitar, tertuang dugaan kesalahan penggunaan anggaran dana masjid, yang notabene bersumber dari sumbangan para donatur dan jemaah masjid, yang selama ini dinilai tidak transparan. Termasuk penggunaan dana masjid untuk kepentingan Yayasan Shihhatul Iman.

Sejumlah donatur menilai beberapa item penggunaan atau pengeluaran dana memerlukan penjelasan yang mendetail.

Ketua Ikatan Persaudaraan Jemaah Masjid Shihhatul Iman, Abd Wahab, Minggu (9/8/2020), mengakui, selama ini tidak ada transparansi terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kepada kepada donatur dan jemaah. Padahal, transparansi pengurus sangat penting untuk pengembangan masjid yang telah dibangun menggunakan dana ummat di atas tanah wakaf Kementerian Kesehatan untuk kepentingan sosial keagamaan warga sekitar.

“Jemaah, donatur, dan masyarakat sekitar telah membuat surat dan kita sudah serahkan ke Ketua Pengurus Masjid Shihhatul Iman, Bapak H Said Sulaiman. Intinya, kita minta pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan dana masjid. Pengelolaan keuangan masjid harusnya dipertanggungjawabkan kepada jemaah masjid bukan kepada yayasan. Sebab keuangan masjid berasal dari sumbangan jemaah, donatur, dan masyarakat,” terangnya.

Abd Wahab juga mengakui, selama ini, pengelolaan keuangan masjid dipertanggungjawabkan ke Yayasan Shihhatul Iman. Padahal, seharusnya sesuai dengan aturan kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), pengelolaan keuangan masjid dipertanggungjawabkan ke jemaah masjid.

Hal ini sangat ganjil. Apalagi, menurut Abd Wahab, keberadaan pengurus Masjid Shihhatul Iman juga dipertanyakan, karena tidak sesuai atauran yang berlaku.

“Yayasan Shihhatul Iman mengatur pengelolaan masjid, seperti pemilihan ketua pengurus masjid. Termasuk berlaku arogan, karena mengundang orang-orang tertentu saja saat pemilihan ketua pengurus masjid, sedangkan lebih banyak jemaah tetap yang tidak dilibatkan. Ini jelas ada maksud-maksud tertentu. Padahal, ada aturan sesuai kebijakan Pemkot Makassar dan DMI, mulai dari pembentukan pengurus hingga pengelolaan keuangan masjid,” terangnya.

“Padahal, Yayasan Shihhatul Iman sendiri dulu awalnya dibentuk secara pribadi atau perorangan hanya untuk kepentingan renovasi masjid. Jadi setelah renovasi, harusnya selesai juga peran yayasan ini. Sebab tidak ada lagi hubungannya yayasan ini dengan masjid dan tidak ada kontribusi kepentingan masjid kepada yayasan ini. Bukannya seperti sekarang ini, melakukan intervensi terhadap pengelolaan Masjid Shihhatul Iman,” tambahnya.

Abd Wahab mengatakan, akibat arogansi Yayasan Shihhatul Iman warga mengaku resah, karena hal ini berdampak kepada ketenangan beribadah jemaah.

“Carut marutnya pengelolaan pengurus masjid akibat intervensi Yayasan Shihhatul Iman telah berpengaruh kepada psikologi jemaah,” katanya.

Komentar

Check Also

Bersama Potensi, Basarnas Makassar Latihan Evakuasi Kapal Tenggelam di Perairan Samalona

MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Makassar gelar latihan SAR daerah bersama DitPolair, …

Share This
Mediawarta