Pemprov Sulsel Galakkan Komunikasi Risiko Untuk Tingkatkan Vaksinasi COVID-19 Persiapan Mudik Lebaran

MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan memantapkan komitmen dan prioritas kerja untuk mempercepat upaya pencegahan dan mitigasi COVID-19 bagi kelompok rentan – termasuk penyandang disabilitas – melalui kampanye komunikasi risiko. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama menjelang terbukanya arus mudik bagi masyarakat di Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Mendorong hal tersebut, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, didukung Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP), melakukan sosialisasi dan lokakarya penguasaan keterampilan komunikasi risiko krisis kesehatan COVID-19 melalui
serangkaian sesi mulai 28-31 Maret 2022 di Hotel Aryaduta dan Hotel Four Points Makassar. Rangkaian kegiatan selama empat hari ini melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, komunitas masyarakat sipil, kelompok pakar, serta jejaring pers Sulawesi Selatan.

Terdapat dua keluaran utama dari rangkaian kegiatan ini, yaitu; pertama, tersusunnya dan diimplementasikannya strategi komunikasi risiko yang ideal dan kompetitif di tiap-tiap kabupaten; kedua,
tercapainya kesepakatan kerjasama secara kolektif lintas pihak untuk menyelenggarakan program vaksinasi
massal bagi penyandang disabilitas di seluruh Sulawesi Selatan dalam waktu dekat.

Dalam sambutannya, Andi Darmawan Bintang, Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, “COVID-19 merupakan pandemi yang merebak ke seluruh dunia, dimana tantangan geografis dan lingkungan hidup, serta corak sosial budaya masyarakat, menyebabkan penanganan yang berbeda-beda di tiap wilayah. Masih banyak anggota masyarakat yang terjebak dalam hoax dan miskonsepsi bahwa vaksinasi dapat melemahkan daya intelektualitas, mengancam kesehatan reproduksi, dan memperpendek usia hidup. Tugas kita adalah untuk memperbaiki disinformasi semacam ini, memperkuat jejaring komunikasi, dan menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan latar belakang khalayak.”

Terkait cakupan vaksinasi, DR. dr. Bachtiar Baso, M.Kes, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan, “Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapai minimal 70% secara nasional di bulan Juni 2022 mendatang. Total cakupan vaksinasi dosis ke-2 di Sulawesi Selatan baru mencapai 61,37% dan vaksin booster baru mencapai 3,63%. Cakupan yang masih harus
ditingkatkan ini termasuk di antara kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas dan lansia.”

DR. dr. Bachtiar memandang program sosialisasi dan lokakarya ini sangat relevan, terutama bagi para pihak yang
terlibat langsung dalam penanganan isu COVID-19. “Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi terhadap kelompok rentan, terus menerus dilakukan di berbagai kabupaten melalui berbagai cara yang inovatif. Namun demikian, bukan hanya manajemen teknis yang dibutuhkan, akan tetapi pemahaman komunikasi risiko juga sangat penting untuk didorong, sehingga masyarakat tidak hanya mengikuti pelaksanaan vaksinasi, tetapi paham betul mengapa mereka perlu divaksin. Pendekatan ini telah terbukti paling efektif untuk membantu mengurangi penyebaran infeksi coronavirus,” tuturnya.

Sejalan dengan komitmen AIHSP, Team Leader AIHSP, John Leigh, menyampaikan bahwa merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Australia melalui program AIHSP untuk mendukung kegiatan ini, karena peningkatan akses vaksin bagi kelompok rentan merupakan salah satu perhatian utama program. Ia menegaskan, “Gelombang kasus COVID-19 masih bisa naik lagi. Ini jelas membuktikan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan coronavirus. Kelompok masyarakat rentan, baik itu kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas, sangat berisiko untuk terpapar secara serius. Cara terbaik untuk melindungi diri dari berbagai varian COVID-19 adalah dengan mendapatkan vaksinasi secara komplit sebanyak 3 dosis. Karena itu, akses informasi bagi kelompok rentan harus terus ditingkatkan.”

Kendala yang sering ditemui di antara mereka adalah masih rendahnya pemahaman tentang COVID-19 karena
kurang tersedianya informasi khas yang dibutuhkan oleh kelompok penyandang disabilitas, serta banyaknya disinformasi yang beredar sehingga memunculkan keraguan atau kebingungan untuk melakukan vaksinasi. Hal tersebut ditambah tantangan seperti keterbatasan mobilitas, kemampuan untuk mengakses layanan pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi, serta perlunya pendampingan dari keluarga.

“Kelompok penyandang disabilitas adalah kelompok rentan karena umumnya memiliki komorbiditas penyakit bawaan lain. Informasi yang menjelaskan manfaat dan risiko vaksin bagi kondisi khusus yang dapat diakses oleh teman-teman Tuli dan disabilitas netra masih harus ditingkatkan lagi,” ungkap Angkie Yudistia, Staf Khusus
Presiden Republik Indonesia Bidang Sosial. Oleh karenanya Angkie mengapresiasi upaya untuk menyediakan lebih banyak informasi ramah disabilitas yang berwawasan komunikasi risiko secara tepat, dan peningkatan literasi di antara mereka. “Pengetahuan dan keterampilan ini akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas untuk dapat kembali aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi di tengah kenormalan baru ini,” imbuhnya.

Comment