KPU Sulsel Gelar FGD Evaluasi Pemilu 2024 di Makassar

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Claro Makassar untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Diskusi ini bertujuan mengidentifikasi tantangan serta menyusun strategi peningkatan kualitas pemilu mendatang.

Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menekankan bahwa evaluasi ini merupakan kewajiban yang diamanatkan undang-undang dan menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang.

“Kami berupaya menyusun laporan yang komprehensif terkait pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, agar setiap tahapan pemilu semakin transparan dan efektif,” ujarnya, Sabtu (22/2/2025).

Dalam forum ini, KPU Sulsel membahas empat aspek utama, yaitu tahapan penyelenggaraan, faktor non-teknis, kelembagaan, serta dinamika eksternal. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem demokrasi di Sulawesi Selatan.

Salah satu fokus utama diskusi adalah kendala dalam proses sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), terutama terkait akses informasi bagi masyarakat. Hasbullah menyoroti perlunya peningkatan transparansi dalam penanganan sengketa agar publik dapat lebih memahami jalannya proses hukum.

“Keterbukaan informasi menjadi tantangan yang harus kami atasi. Masyarakat sering kesulitan memperoleh akses terhadap proses sengketa, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu harus lebih proaktif dalam menyediakan informasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, KPU RI telah menetapkan kebijakan yang memberikan hak kepada masyarakat dan media untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan pakar pemilu yang memberikan masukan mengenai format dan substansi evaluasi. KPU Sulsel berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan dalam menyempurnakan tata kelola pemilu di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap evaluasi yang dilakukan membawa perubahan nyata bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya, sehingga demokrasi di Sulawesi Selatan semakin berkualitas dan akuntabel,” pungkas Hasbullah.

Comment