MEDIAWARTA, MAKASSAR – Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar menggelar entry meeting audit penerimaan di lingkungan kampus, Senin (22/7/2024)..

Acara ini berlangsung di Gedung Rektorat dan dihadiri oleh berbagai pejabat universitas.

Dalam kegiatan ini, hadir Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK), Dr. Andi Aderus; Ketua SPI, Prof. Erwin Hafid; Sekretaris SPI, Roby Aditya; dan Kepala Biro Akademik, Administrasi, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), Dr. Kaswad Sartono.

Selain itu, turut serta Wakil Dekan Bidang AUPK dari seluruh fakultas, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Tata Usaha dari setiap fakultas, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang AUPK, Dr. Andi Aderus M.A., menekankan pentingnya semua unit bisnis di fakultas untuk masuk ke dalam penerimaan universitas melalui P2B.

“Semua bisnis yang dijalankan fakultas, termasuk sewa aula, fotokopi, dan kantin harus masuk ke Universitas. Bapak ibu bisa klaim anggaran tersebut melalui RKKL,” ujarnya.

Menanggapi isu pegawai yang bekerja tanpa dibayar honor lembur, Dr. Andi Aderus meminta agar stigma tersebut dihilangkan. Menurutnya, semua pegawai yang bekerja akan dibayar sesuai aturan yang berlaku.

Ketua SPI UIN Alauddin Makassar, Prof. Erwin Hafid, menegaskan bahwa legalisir dokumen wajib disetor ke penerimaan UIN berdasarkan PP 71 tahun 2010.

Sejalan dengan itu, Dr. Kaswad Sartono, Kepala Biro AAKK, menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Irjen Faisal beberapa waktu lalu, mereka membahas penguatan SPI. “SPI merupakan perpanjangan tangan Itjen, bahkan ke depan auditor di setiap UIN akan ditambah menjadi tenaga profesional,” ungkapnya.

Dr. Kaswad Sartono juga menekankan pentingnya semua kegiatan yang menggunakan logo UIN harus masuk ke BLU sebagai upaya memperkuat pemasukan dan akuntabilitas perguruan tinggi.