MEDIAWARTA,— Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa upaya Piagam Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos Swiss kamis lalu,tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal di wilayah konflik yakni warga Palestina dan Israel.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla kepada wartawan usai membuka Pelatihan Akustik Masjid bagi 109 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Paragon Community Hub, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

Menurut JK, niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat. Ia menilai selama ini masih terdapat kekurangan dalam proses perdamaian, khususnya minimnya keterlibatan warga setempat.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar Jusuf Kalla.

Ia menekankan bahwa perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Jusuf Kalla juga menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.(*)