MEDIAWARTA,MAKASSAR — Women’s Program Nasaruddin Umar Official (NUO) menggandeng Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Alauddin Makassar menggelar Women’s Talk Series dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Sultan Alauddin Kota Makassar, Kamis, 24 April 2026.

Mengangkat tema “Perguruan Tinggi sebagai Epicentrum Pengetahuan: Membentuk Gerakan Perempuan Lokal to Global”, kegiatan ini menghadirkan Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar sebagai keynote speaker secara daring, serta Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, Pembina NUO, Ir. Zulkarnain, Direktur Women’s Program NUO, Andi Tenri Wuleng, dan Ketua PSGA UIN Alauddin, Prof. Djuwariah Ahmad.

Selain itu, forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar, Dr. Rosmini Amin, serta Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, Prof. Muhzin Mafudz.

Dalam sambutannya,Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi menghasilkan lulusan, tetapi juga melahirkan kesadaran kritis di kalangan mahasiswa.

“Perguruan tinggi harus menjadi ruang transformasi bukan hanya untuk menghasilkan lulusan tetapi melahirkan kesadaran kritis, kampus harus mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran teologi dan ekoteologis,” ujarnya.

Menurut dia, upaya memperjuangkan kesetaraan gender tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab menjaga lingkungan. Ia menekankan perlunya paradigma baru yang melihat keadilan secara lebih menyeluruh.

“Kita membutuhkan paradigma baru bahwa perjuangan kesetaraan gender harus berjalan seiring dengan perjuangan menjaga bumi karena pada akhirnya keadilan terhadap perempuan dan keadilan terhadap alam adalah dua sisi dari nilai yang sama yaitu keadilan semesta,” katanya.

Lebih jauh, Nasaruddin menegaskan bahwa gerakan perempuan harus bergerak melampaui wacana dan hadir dalam tindakan nyata di berbagai level. Ia menyebut perubahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat sebelum meluas ke tingkat global.

“Saya ingin menegaskan bahwa gerakan perempuan hari ini tidak boleh berhenti pada wacana tetapi harus menjadi gerakan nyata dari kampus, dari komunitas, dari ruang-ruang kecil yang kemudian berdampak secara luas dari lokal menuju global,” pungkasnya.

Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, menyatakan bahwa kampus yang dipimpinnya telah menerapkan prinsip emansipasi perempuan dalam praktik kelembagaan

Ia mengatakan hal tersebut terlihat dari sejarah kepemimpinan di UIN Alauddin Makassar yang telah memberi ruang bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis. “UIN Alauddin Makassar telah menerapkan emansipasi, hal tersebut terlihat bahwa kampus inilah yang pertama kali menempatkan perempuan sebagai rektor pertama di lingkungan perguruan tinggi di Sulsel,” ujarnya.

Menurut dia, sosok perempuan yang dimaksud adalah Prof. Andi Rasdiana yang pernah memimpin UIN Alauddin Makassar, kemudian diikuti oleh perguruan tinggi lainnya.

Direktur Women’s Program NUO, Andi Tenri Wuleng, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan Women’s Talk Series. Ia mengatakan kegiatan tersebut berhasil dilaksanakan melalui kerja sama berbagai dengan PSGA LP2M UIN Alauddin. “Alhamdulillah berhasil kolaborasi melaksanakan Women’s talk series,” ujarnya.

Menurut dia, kegiatan ini memberikan makna besar bagi penguatan gerakan perempuan ke depan, termasuk bagi perempuan di Sulawesi Selatan dan mahasiswa yang menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang kegiatan berlangsung.

“Dan alhamdulillah kegiatan ini memberikan makna luar biasa khususnya terhadap gerakan perempuan ke depannya termasuk juga kita sebagai perempuan Sulsel dan adik-adik mahasiswa sangat antusias sehingga diharapkan pula kegiatan ini menjadi pusat pencegahan penanganan kasus kekerasan seksual di ranah kampus, kerja sama ini tentu sustainable karena sama-sama punya agenda besar yakni menumpas dan menyelesaikan berbagai kasus kekerasan seksual di ranah kampus itu sendiri,” katanya.

Alumnus Hubungan Internasional Fakultas Ushuluddin dan Filsafat ini menambahkan, kolaborasi ini diharapkan berkelanjutan karena memiliki tujuan bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Ketua PSGA LP2M UIN Alauddin Makassar, Prof. Djuwariah Ahamad, mengucapkan terima kasih atas ajakan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia mengatakan, inti dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat kampus.

Menurut dia, perguruan tinggi ingin menggaungkan gerakan melalui PSGA untuk membangun keamanan di lingkungan kampus. “Intinya kita ingin bagaimana masyarakat terutama masyarakat memiliki kesadaran penuh, PT ingin menggaungkan dalam konteks PSGA gerakan membangun keamanan bagi lingkungan kampus,” katanya.

Ia menjelaskan, PSGA telah melaksanakan berbagai kegiatan terkait, termasuk program zero tolerance terhadap kekerasan seksual pada tahun sebelumnya. “PSGA sudah banyak kegiatan, sekaitan kegiatan ini tahun lalu PSGA mengadakan kegiatan zero tolerance KS, intinya menciptakan kampus dari ruang kekerasan seksual,” ujarnya.

Ia berharap materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat berguna dalam membangun kesadaran, khususnya dalam peran perguruan tinggi sesuai tema kegiatan. “Harapan kami materinya berguna membangun kesadaran bagaimana PT sesuai tema membentuk perempuan lokal ke global,” katanya.

Dalam materinya, Prof. Dr. Ir. Hj. A. Majdah M. Zain, M.Si. menyoroti besarnya populasi perempuan di Indonesia yang belum sepenuhnya diiringi dengan kontribusi optimal dalam berbagai sektor kehidupan.

Ia menyampaikan, berdasarkan data BPS 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 286,7 juta jiwa, dengan 30 persen di antaranya merupakan anak-anak. Dari sisi komposisi, perempuan mencakup 49,6 persen dari total populasi. “Data BPS, 2025 sebanyak 286,7 juta jiwa, sebanyak 30% anak Indonesia. Dari segi jumlah kita besar, perempuan menduduki 49,6% perempuan Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Majdah, dominasi jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan kontribusi perempuan dalam aspek sosial dan budaya. “Perempuan dominasi secara jumlah tapi bagaimana meningkatkan berkontribusi secara budaya, sosial,” katanya.

Ia juga mengungkapkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Bentuknya beragam, mulai dari verbal, fisik, hingga kekerasan berbasis gender di ruang digital. “Ternyata yang dimaksud ks itu dari berbagai bentuk verbal, fisik, online, berbasis gender,” ujar dia.

Majdah turut menyoroti kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah kampus ternama di Indonesia. Ia mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan unggulan dan posisi strategis di organisasi mahasiswa tidak serta-merta menjamin karakter yang kuat. “Kasus kekerasan seksual yang baru-baru terjadi di kampus top Indonesia, kita menyangka mereka pasti cerdas karena dari sekolah top-top di Indonesia, punya jabatan top di ormawa, sehingga karakter itu paling penting,” katanya.

Sepanjang 2025, kata dia, tercatat sebanyak 33 ribu kasus kekerasan seksual dilaporkan dalam kurun satu tahun. Angka ini menjadi alarm serius bagi semua pihak, khususnya institusi pendidikan tinggi.

Ia menegaskan, kampus harus menjadi ruang aman sekaligus pusat pembentukan kesadaran. “Kampus ini harus jadi awareness, pusat ilmuan, pemuda mencari masa depan,” ujarnya.

Lebih jauh, Majdah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan perempuan. Ia menilai upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat seperti ICMI, dunia usaha, akademisi, serta komunitas.

“Kolaborasi merupakan kunci utama dalam mempercepat pemberdayaan perempuan. Upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat seperti ICMI, dunia usaha, akademisi, serta komunitas di berbagai tingkatan,” kata dia.

Menurut Majdah, melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, program pemberdayaan perempuan dapat benar-benar dirasakan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

“Melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan hingga ke akar rumput, menjangkau perempuan di berbagai latar belakang dan kondisi,” pungkasnya.