MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi se Sulampua.

Pada kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, kegiatan Rakorwil TPID sangat strategis karena dihadiri oleh seluruh TPID di tingkat Provinsi di Sulampua.

Dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen, dan pendistribusian pangan agar inflasi dapat terkendali, termasuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan, maka penting suatu daerah yang surplus dan defisit bersinergi dan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir dalam pemaparannya menyampaikan, setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah.

Yaitu momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang hari raya Idul Fitri.

Memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir. Diharapkan pula agar seluruh TPID dapat terus melakukan inovasi-inovasi pada programnya agar terwujud pengendalian inflasi yang berkelanjutan dan stabil.

Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana memaparkan, di awal tahun 2022, inflasi di wilayah Sulampua relatif terkendali pada level 2,32% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1%, yoy).

Inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah, namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan, dan memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN.

Komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir diantaraya adalah cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui kegiatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan KAD antara lain tersedianya data surplus atau defisit rutin,analisis komoditas inflasi, feasibility dari sisi biaya dan logistik serta keterlibatan pelaku usaha terutama yang dimiliki pemerintah.

Format KAD sendiri dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah (G to G) maupun antar pelaku usaha (B to B), dimana TPID dan Pemprov menjadi fasilitator dalam mempertemukan pelaku usaha/produser di wilayah yang mengalami surplus dan defisit.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah (Pinwil) Perum Bulog Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar menyampaikan,mendorong kerjasama antar daerah (KAD) Bulog dapat berperan terutama, khususnya beras karena sebagai sentra produksi terbesar di luar pulau Jawa, sehingga menjadi salah satu penyangga ketahanan stok nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.(Komang Ayu)