MEDIAWARTA, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, memberikan dukungan penuh terhadap target Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencetak Sejuta Penyuluh Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam lima tahun mendatang.

Target ini diyakini dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk mengintegrasikan produk UMKM nasional dari hulu ke hilir serta berorientasi global.

Kemitraan dianggap sebagai faktor krusial dalam membantu UMKM dan pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU No. 20/2008). Hal ini diungkapkan dalam pertemuan antara KPPU dan Wapres di Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyadari pentingnya kemitraan dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan ekonomi syariah, namun melihat bahwa pengawasan kemitraan belum optimal karena berbagai kendala seperti luasnya lingkup pengawasan, jumlah pelaku UMKM yang besar, dan keterbatasan informasi dan sumber daya.

Oleh karena itu, KPPU memandang perlunya terobosan baru untuk meningkatkan efektivitas pengawasan kemitraan.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyampaikan bahwa Penyuluh Kemitraan UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di lapangan.

“KPPU berkomitmen untuk mencapai target Sejuta Penyuluh Kemitraan dalam lima tahun mendatang dengan melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan besar dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Wapres mengapresiasi peran kemitraan dalam mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan dan mendukung program penyuluh kemitraan yang dijalankan oleh KPPU.

Beliau juga menyoroti perlunya pemisahan pengelompokan UMKM menjadi Usaha Menengah dan Besar (UMB) serta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk lebih fokus dalam pengembangan dan pengawasan.

Selain itu, Wapres juga mendukung perlunya amandemen Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan bisnis yang ada.

Ketua KPPU menyambut baik arahan dan dukungan dari Wapres, serta berkomitmen untuk terus menjalankan amanat Undang-Undang tersebut dengan baik.