MEDIAWARTA, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar (Pemkot Makassar) kembali mencatat tonggak penting dalam transformasi digital, dengan resmi menerapkan sistem pembayaran non-tunai pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Perumda Pasar, Perumda Terminal, dan Perumda Air Minum (PDAM), Senin (28/07/2025).

Peluncuran sistem digitalisasi ini digelar di Pasar Pusat Niaga Daya, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, sebagai simbol sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat menuju pelayanan publik yang lebih efisien dan akuntabel.

Salah satu fokus utama dalam agenda ini adalah digitalisasi layanan PDAM Makassar.

Plt Direktur Keuangan PDAM, Nanang Supriyatno, menjelaskan bahwa lebih dari 80 persen pelanggan kini telah beralih ke pembayaran digital, baik melalui kanal perbankan maupun platform daring.

“Transformasi ini bukan hanya mengikuti arus zaman. Ini adalah cara kami membangun sistem keuangan yang efisien, cepat, dan bisa diaudit secara real time,” ujarnya.

PDAM Makassar saat ini tengah mempersiapkan integrasi Cash Management System (CMS) agar semua pembayaran dilakukan langsung ke rekening tujuan. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari risiko manipulasi data dan mempercepat rekonsiliasi keuangan.

Menurut Nanang, sistem ini akan memudahkan pengawasan internal dan eksternal, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan air minum yang dikelola pemerintah.

“Kami targetkan semua jenis transaksi, termasuk sambungan baru, juga menggunakan QRIS. Ini era pelayanan digital yang menyeluruh, tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya, menggarisbawahi bahwa digitalisasi merupakan langkah konkret untuk menutup celah korupsi dan kebocoran anggaran di tubuh BUMD.

“Uang tunai selalu menyisakan ruang untuk masalah. Digitalisasi membuat semuanya tercatat, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Appi, sapaan akrab Munafri, juga menekankan bahwa penerapan sistem digital ini bukan seremoni belaka, tetapi harus diikuti dengan aksi nyata dari seluruh unit kerja dan dukungan masyarakat.

Sinergi lintas lembaga pun tampak kuat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mencatat tren penggunaan QRIS di Sulsel terus meningkat.

Hingga pertengahan tahun ini, transaksi QRIS menyentuh angka Rp16,5 triliun, dengan lebih dari 1,3 juta pengguna aktif.

“Makassar kini bisa jadi kota percontohan transformasi pembayaran digital. Retribusi, transportasi, pasar, bahkan donasi ke masjid sudah pakai QRIS. Ini bukan masa depan, ini masa kini,” katanya.

Dari sisi dukungan perbankan daerah, Bank Sulselbar melalui Direktur Operasional dan TI-nya, Iswadi Ayub, menyatakan kesiapan penuh untuk menopang kebutuhan sistem digital seluruh Perumda Makassar.

“Kami sudah kembangkan sistem backend dan front-end untuk mengintegrasikan transaksi BUMD dengan platform layanan publik, termasuk CMS dan QRIS,” jelasnya.

Selain memperkuat transparansi, sistem digital ini juga diproyeksikan menghemat anggaran operasional dan memangkas birokrasi. PDAM bahkan menyebut potensi efisiensi mencapai puluhan persen dari biaya rutin sebelumnya.

Acara peluncuran turut dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, serta perwakilan legislatif, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan jajaran direktur BUMD.

Dengan dimulainya era digitalisasi ini, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmen serius dalam membangun sistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik yang prima.