MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kota Makassar beserta jajarannya melakukan konsultasi dengan tim ADB (Asian Development Bank) dalam rangka pembahasan wilayah kumuh di beberapa titik lokasi Kota Makassar, (30/01/2017).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Dinas PU Kota makassar dan ADB yang berbasis di Madila merupakan suatu angina segar bagi pembangunan Kota Makassar terkhusus bagi perumahan rakyat yang terbilang masih kumuh. Dalam upaya tersebut, Dinas PU sebagai SATKER (Satuan Kerja) program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) akan berupayasemaksimal mungkin untuk mewujudkan Makassar kota tanpa kumuh.

“konsultasi pihak ADB dalam rangka membahas pemukiman kumuh di beberapi titik lokasi Kota Makassar, dimana PU sebagai Satker program Kotaku,” ungkap Hamka darwis, Humas PU

Dasar acuan dalam menjalankan program Kotaku, Kota tanpa kumuh ialah berdasarkan atas Penetapan Lokasi Pemukiman Kumuh Kota Makassar telah tertuang dalam Skep (Surat Keputusan) Walikota Makassar Nomor: 050.05/1341/Kep/XI/2014.

ADB (Asian Development Bank) Didirikan pada 1966 dan dimiliki oleh 67 anggota, 48 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Dukungan ADB difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, energi, keuangan, transportasi, dan pasokan air serta layanan perkotaan lainnya.

Sebagai salah satu negara pendiri ADB pada 1966, Indonesia telah menerima $32 miliar dalam bentuk pinjaman dengan atau tanpa jaminan negara, $437 juta dalam bentuk bantuan teknis, dan $430 juta dalam bentuk hibah.