MEDIAWARTA,MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergitas untuk meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Provinsi Sulsel. Hal ini sesuai dengan arahan Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry.

Hal tersebut terungkap saat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Dr Jufri Rahman menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, dr Rahmat Asri Ritonga, di Ruang Kerja Sekda, Jumat, 7 Februari 2025.

Kedatangan Deputi Direksi BPJS Kesehatan, menemui Sekda untuk berterima kasih atas dukungan Pemprov Sulsel terhadap program JKN-KIS di Provinsi Sulsel.

Tidak hanya itu, dr Rahmat Asri juga sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX yang baru, dimana wilayah kerjanya meliputi Sulsel, Sultra dan Maluku.

“Saya kan pejabat baru di BPJS Kesehatan Sulsel menghadap Pak Sekda sebagai perkenalan awal dan hubungan sudah sangat baik selama ini. Pemerintah provinsi mendukung penganggaran masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda kepada BPJS Kesehatan berkaitan keikutsertaan di BPJS Kesehatan,” kata Rahmat.

“Jadi tentunya ini harus kita jaga dukungan ini dan luar biasa, apalagi Sulsel telah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award tahun 2024, dan sudah mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden beberapa waktu lalu,” terangnya.

Rahmat merasa hubungan yang sudah dibangun lewat kerja sama antara BPJS Kesehatan dan Pemprov Sulsel dinilai sangat baik. Dengan itu, ia berjanji akan terus meningkatkan segala bentuk layanannya.

“Saya rasa komitmennya sangat bagus dan harus kita jaga hubungan yang baik ini, dan kita berupaya sama-sama untuk meningkatkan layanan peserta JKN, itu harus kita follow up terus terhadap Pemprov Sulsel,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Sekda Jufri Rahman menyatakan dirinya sangat mendukung berbagai kebijakan yang telah dibuat BPJS Kesehatan terkhusus dalam program JKN. Ia juga memohon agar pelayanannya terhadap masyarakat dapat ditingkatkan lagi.

“Saya meminta perbaikan-perbaikan mungkin kedepan seperti apa, sehingga layanan kepada masyarakat terutama peserta JKN itu bisa lebih maksimal,” kata Jufri Rahman. (*)