Ingatkan Netralitas Aparatur Pemerintah, JK: Tidak Mungkin 2045 Akan Baik Jika Pemilu 2024 Tidak Berjalan Dengan Baik

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Wakil Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla kembali mengingatkan pentingnya aparatur negara bersikap netral dalam Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo, Minggu, (19/11/2023).

JK menekankan pentingnya netralitas agar negara ke depan bisa lebih baik. “Yang sangat penting kita harapkan dalam situasi seperri saat ini, maka aparat pemerintah baik di pemerintahan, kepolisian, TNI dan seluruh aparat apapun, itu betul-betul melaksanakan pemilu secara baik, aman dan dalam bentuk netral,” kata JK kepada wartawan, dikediamannya, di jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan.

JK bahkan mengingatkan, netralitas aparatur pemerintah itu sudah disampaikan dalam sumpah sebelum menjabat. Sumpah tersebut untuk taat pada undang-undang dan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Sehingga apabila ada pejabat yang tidak berlaku adil, maka dia melanggar sumpahnya yang ketika disampaikan selalu ada quran dan ada injil,” tegas JK lagi.

“Jadi berat sekali hukumannya. Bukan hanya dunia tapi hukum akhirat,” imbuhnya.

Lebih jauh, JK juga sepakat jika negara ke depan harus lebih baik. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo menuju 2045. Namun, bagi JK, negara akan lebih baik di 2045 jika Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

” Tapi tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju itu pak jokowi tapi apabila tidak memberi contoh yang baik pada pemilu 2024, maka akan menjadi bahagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Ketua Umum PMI ini mengingatkan.

” Kita bisa berbeda dalan pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara, ” tegas JK.

Senada dengan JK, capres dari koalisi PDIP, Ganjar Pranowo juga mengharapkan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik serta nilai persatuan bangsa juga harus terjaga.” Jika pada Pemilu 2024 banyak mozaik yang terjadi maka inilah saatnya melakukan rekonsiliasi demi negara yang lebib baik ke depan,” kata Ganjar

Pada kesempatan sama, Ganjar juga mengungkapkan jika pemerintahan ke depan harus menjamin kepastian dan penegakan hukum yang lebih baik. Ia juga menyinggung terkait hukum di Indonesia terkini yang dinilainya diangka lima.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo, mengunjungi JK dirumahnya Minggu sore. Capres dari koalisi PDI P, PPP, Perindo dan Hanura tersebut didampingi Ketua tim kampanye nasional, Arsyad Rasyid dan Ketua Umum Perindo, Hari Tanusudibyo. Dirumah JK, Ganjar disambut langsung JK didampingi mantan Menkum HAM, Hamid Awaluddin dan juru bicara JK, Husain Abdullah.

Comment