MEDIAWARTA, MAKASSAR – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Indonesia Sulawesi Selatan, Putu Nopa Gunawan, mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini karena tidak masuknya anggaran kegiatan Utsawa Dharma Gita (UDG) tingkat provinsi kedalam APBD tahun anggaran 2024 yang telah diketok palu oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Padahal proposal kegiatan dan audiensi sudah dilakukan sejak awal tahun ini, dan SK Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi Sulawesi Selatan juga di tanda tangangi oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

“Pengurus LPDG Sulsel selaku Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan UDG dan PHDI Sulsel itu sudah memasukan Proposal dan beberapa kali bertemu dengan Gubernur, anggota Dewan, dan beberapa pejabat yang bersangkutan di Pemprov, tapi masih saja kita diabaikan” Ungkap Putu.

Kegiatan UDG adalah kegiatan tiga tahunan, yang mirip seperti MTQ, yang bertujuan untuk pengembangan generasi muda Hindu dalam bidang keagamaaan dan kerohanian.

Sehingga Putu menganggap seharusnya Pemprov juga ikut memberikan kontribusi dan perhatian terhadap kegiatan tersebut.

“Ini penyelenggaranya adalah LPDG, dan sudah mendapat SK dari Gubernur tapi Pemprov masih juga abai, padahal umat Hindu di Sulawesi Selatan selalu aktif ikut menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Selatan, namun Pemprov ternyata abai akan hal itu dan tidak pernah memberikan kontribusi terhadap pengembangan generasi Muda Hindu di Sulsel”, ujar Putu.

Peradah Sulsel pun beberapa kali mengajukan kontribusi kepada Pemprov dalam pelaksanaan kegiatan Pemuda Hindu namun selalu nihil.

“kami pikir mungkin dipersiapkan untuk LPDG dengan UDG-nya ditahun 2024, wah ternyata zonk juga” Tuturnya

Lebih lanjut, tanggal 16 November 2023 kemarin rombongan PHDI Sulsel diterima audiensi oleh PJ Gubernur Sulsel Bapak Bahtiar Baharuddin, namun hasil yang diperoleh ternyata tidak sesuai apa yang diharapkan oleh rombongan.

“Kita sudah bertemu, namun sepertinya PJ Gubernur juga abai, dan tidak serius menanggapi aspirasi yang kami bawa ke Kantor Gubernur” ujarnya dengan penuh kecewa.

Dan kami harap 2024 nanti, kita di Sulawesi Selatan punya Gubernur dan anggota DPRD yang mampu menciptakan keadilan bagi kehidupan bermasyarakat di Sulawesi Selatan, jangan hanya janji manis kampanye saja, tegasnya.