MEDIAWARTA, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berupaya mengurai masalah kenaikan harga bawang putih dengan menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) di Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Badan Pangan Nasional, Ombudsman RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI, Ditjen Bea dan Cukai, akademisi, serta importir bawang putih.

Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa ketergantungan pada impor dari negara tertentu, faktor cuaca, dan jadwal impor yang tidak terpenuhi menjadi penyebab utama kenaikan harga bawang putih belakangan ini.

Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa KPPU telah melakukan pemantauan langsung di tujuh wilayah kerja untuk mengecek ketersediaan dan harga bawang putih. Namun, harga bawang putih masih tinggi karena Harga Eceran Tertinggi (HET) masih mengacu pada data tahun 2019, Rabu (22/5/2024).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengindikasikan bahwa faktor cuaca menjadi penyebab utama terkait impor bawang putih. Dari total impor bawang putih sebanyak 127.542 ton, sebagian besar berasal dari Tiongkok dan hanya melalui empat pelabuhan di Indonesia.

Anggota KPPU, Eugenia Mardanugraha, menyoroti rendahnya kualitas bawang putih impor karena terkena hujan di Tiongkok, yang menyebabkan kenaikan harga.

Dalam menanggapi permasalahan ini, KPPU meminta Bapanas untuk menetapkan harga bawang putih per wilayah agar terukur, serta menganalisis potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat terkait importasi bawang putih hanya dari Tiongkok.

Selain itu, FGD juga mengusulkan penghapusan program wajib tanam bagi importir dan peniadaan sistem quota, sebagai langkah antisipasi terhadap kelangkaan pasokan bawang putih di pasar domestik.

KPPU sebelumnya telah memberikan saran kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tahun 2019 untuk mendukung upaya swasembada bibit bawang putih dan penyederhanaan prosedur impor bawang putih konsumsi.