MEDIAWARTA, MAKASSAR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan (Kemenkeu Satu Sulsel) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Semester I Tahun 2024.”

Acara ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) II, Makassar, pada Kamis (25/7). FGD ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenkeu Satu Provinsi Sulsel, termasuk perwakilan dari DJP, DJPb, DJBC, DJKN, dan Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK) Barang Milik Negara (BMN).

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Regional Makassar, Komunitas Uang Kita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta dosen dan mahasiswa dari beberapa universitas ternama di Makassar.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Selatan, Heri Kuswanto, mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pembangunan dan ekonomi di Sulawesi Selatan melalui APBN yang positif.

Heri menekankan bahwa Sulawesi Selatan merupakan episentrum perekonomian di Pulau Sulawesi, dan realisasi kinerja APBN Semester I 2024 terbukti efektif dalam menjaga agenda pembangunan dan ekonomi daerah tetap positif di tengah ketidakpastian global.

“Meski APBN Sulsel hanya tumbuh 4,82% (yoy) hingga Semester I 2024, angka ini merupakan pertumbuhan terendah kedua dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Namun, APBN Sulsel memiliki kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan 44,30%, serta kontribusi tertinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sebesar 3,05% di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Sulawesi,” jelas Heri Kuswanto.

Pada kesempatan yang sama, Heri Kuswanto yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, memaparkan kinerja penerimaan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Pada Semester I 2024, penerimaan pajak mencapai Rp8,34 triliun, atau 42,15% dari target Rp19,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang Rp6,13 triliun atau 44,16% dari target Rp13,89 triliun. Sedangkan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara masing-masing mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp404 miliar dan Rp1,8 triliun.

Heri Kuswanto menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan negara melalui berbagai strategi, baik dari sisi perpajakan, kepabeanan, cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia juga mengapresiasi peningkatan penerimaan pajak di Sulawesi Selatan yang tumbuh positif sebesar 2,53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, Heri Kuswanto juga mengungkapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Selatan. Hingga 2024, sebanyak 505.945 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka, meningkat 4,78% dibandingkan dengan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 475.871 SPT adalah milik wajib pajak orang pribadi, sementara 30.074 SPT lainnya adalah milik badan usaha.

FGD ini merupakan salah satu upaya Kemenkeu Satu Sulsel untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Diharapkan, dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya APBN dalam menjaga stabilitas pembangunan dan ekonomi, serta bagaimana kinerja keuangan pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.