MEDIAWARTA, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers pada hari Kamis (26/9/2024), untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2024.

Acara tersebut diselenggarakan secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2024.

Tingkat inflasi Sulawesi Selatan pada Agustus 2024 mencatatkan angka yang baik sebesar 1,77% (yoy), berada dalam rentang sasaran 3%±1. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) tercatat deflasi sebesar 0,04%, dan tingkat inflasi year-to-date (ytd) sebesar 0,61%.

Komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh mate nikel dan fero-nikel, dengan Jepang dan China sebagai negara tujuan ekspor utama. Dari sisi impor, China dan Brasil merupakan negara pengimpor terbesar, dengan gandum dan gula sebagai komoditas utama. Kinerja ekspor menggunakan fasilitas kawasan berikat mencapai 388,3 juta USD, sedangkan kinerja impor berada di angka 50,94 juta USD.

Neraca perdagangan pada Agustus 2024 mencatat surplus sebesar 39,78 juta USD, dengan nilai ekspor sebesar 159,46 juta USD dan nilai impor sebesar 119,68 juta USD. Secara kumulatif, neraca perdagangan dari Januari hingga Agustus 2024 menunjukkan penurunan sebesar 0,43% (yoy), meskipun tren surplus terus berlanjut selama 49 bulan terakhir.

Pendapatan APBN Sulsel hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp10,93 triliun, atau 62,96% dari target, meningkat sebesar 10,09% (yoy). Sementara itu, belanja APBN Sulsel pada periode yang sama mencapai Rp35,86 triliun, atau 63,24% dari pagu, dengan kenaikan sebesar 9,59% (yoy). Pertumbuhan belanja APBN Sulsel tetap menjadi epicentrum perekonomian di Pulau Sulawesi.

Kinerja penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp8,52 triliun, atau 58,69% dari target tahun 2024 sebesar Rp14,52 triliun, meningkat 5,43% (yoy).

Namun, pertumbuhan penerimaan PPN mengalami penurunan akibat melambatnya aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan pertambangan, serta penurunan beberapa harga komoditas, termasuk nikel.

Penerimaan pajak lainnya juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 26,90% akibat penurunan setoran Bunga Penagihan PPh dan PPN. Meski begitu, penerimaan PPh dan PBB menunjukkan pertumbuhan positif berkat kenaikan setoran PPh 21 dan tunggakan PBB dari sektor perkebunan.

Kinerja penerimaan pajak didorong oleh sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, dan pertambangan.

Hingga 31 Agustus 2024, sebanyak 502.887 wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan, mengalami penurunan 0,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini terdiri dari 473.222 SPT Tahunan Orang Pribadi dan 29.665 SPT Tahunan Badan.

Upaya untuk mengamankan penerimaan negara terus dilakukan, termasuk memperkuat fungsi kehumasan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta penguatan sinergi melalui program bersama dan penegakan hukum.

Penerimaan kepabeanan dan cukai di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp310,06 miliar, atau 72,75% dari target tahun 2024 sebesar Rp426,18 miliar.

Penerimaan ini didorong oleh kenaikan penerimaan Bea Masuk yang signifikan sebesar 50,27% (yoy) akibat lonjakan pertumbuhan impor, serta Bea Keluar yang meningkat 121,28% (yoy) berkat aktivitas ekspor kakao yang kembali aktif dan peningkatan harga ekspor kakao. Namun, penerimaan Cukai mengalami penurunan sebesar 20,89% (yoy) akibat koreksi produksi tembakau.

Penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp12,41 miliar, dengan rincian pemanfaatan BMN sebesar Rp7,80 miliar dan pemindahtanganan BMN sebesar Rp4,60 miliar. Penerimaan PNBP dari lelang mencapai Rp22,52 miliar, yang dilaksanakan secara online untuk memastikan pelaksanaan yang aman, objektif, dan transparan.

Beberapa proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan antara lain Irigasi Baliasi di Kabupaten Luwu Utara dengan realisasi Rp412 miliar dari total investasi Rp1,2 triliun, Kereta Api Makassar – Parepare dengan realisasi Rp1,1 triliun dari investasi Rp8,5 triliun, serta beberapa bendungan yang telah terealisasi dengan baik.

Belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan mencapai Rp14,23 triliun, atau 57,33% dari pagu, meningkat 5,82% (yoy), dengan fokus pada percepatan infrastruktur dan dukungan persiapan pemilu. Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp21,62 triliun, tumbuh 12,22% (yoy), menunjukkan bahwa dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan dalam pendanaan daerah.

Dampak risiko global, termasuk volatilitas harga komoditas dan dinamika geopolitik, terus diantisipasi dan dimitigasi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga, dengan konsumsi yang kuat, inflasi yang terkendali, dan surplus neraca perdagangan yang berlanjut.

Kinerja APBN Anging Mammiri hingga Agustus 2024 tetap positif dan terakselerasi, dengan upaya terus dilakukan untuk mengoptimalkan peran APBN sebagai penopang stabilitas ekonomi.