MEDIAWARTA, LABUAN BAJO – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di kawasan Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN Power Grid. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat tercapainya target Net Zero Emissions (NZE).

Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda The 41st Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) Council Meeting yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (3/10/2025).

Executive Director ASEAN Centre for Energy (ACE), Ir. Ts. Abdul Razid Dawood, menekankan bahwa ASEAN Power Grid merupakan tonggak penting bagi integrasi energi di kawasan untuk mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih di masa depan.

“ASEAN Power Grid ini akan meningkatkan ketahanan energi bagi seluruh negara anggota ASEAN. Kita juga harus mengatasi persoalan keterjangkauan serta memastikan keberlanjutan energi dalam rangka mencapai target penurunan emisi karbon,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa hasil HAPUA Council Meeting tahun ini akan menjadi fondasi dalam merumuskan target dan strategi baru ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Phase III 2026–2030, khususnya terkait pengembangan ASEAN Power Grid.

“Fase baru ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, peningkatan ketahanan energi, serta mendorong transformasi energi yang adil dan inklusif,” jelasnya.

Wanhar menambahkan bahwa pada 43rd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) mendatang, para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan The Enhanced Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama regional di bidang energi bersih.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa Indonesia tengah menjalankan transformasi besar menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

“Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun di saat yang sama juga harus mengurangi emisi gas rumah kaca. Energi yang terjangkau akan mengundang investasi, membuka lapangan kerja, menghapus kelaparan dan kemiskinan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa hingga tahun 2034, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada ketidaksesuaian antara lokasi potensi sumber daya terbarukan dengan pusat-pusat permintaan listrik nasional.

Lebih lanjut, Darmawan menyebut bahwa jaringan listrik interkoneksi ASEAN menjadi solusi penting untuk berbagi pasokan energi, menyeimbangkan sistem ketenagalistrikan, serta memperkuat ketahanan energi di kawasan.

“Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Jalan ke depan adalah kolaborasi — kolaborasi strategi, inovasi teknologi, investasi, serta sinergi domestik, regional, dan internasional,” pungkasnya.