MEDIAWARTA,-Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Maret 2025 yang
diselenggarakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 secara daring melalui tautan s.id/APBNSulsel2025.

Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan
Inflasi – Pada bulan Maret 2025, inflasi di Sulsel mengalami kenaikan hingga mencapai 0,67%
(yoy) dibandingkan bulan Februari yang mengalam deflasi dengan nilai 1,09%. Inflasi bulan ke bulan
(m-to-m) pada bulan Maret 2025 sebesar 2,16% lebih tinggi dibandingkan bulan Februari 2025 yang
sebesar -0,89%. Faktor utama yang berkontribusi terhadap inflasi ini adalah peningkatan indeks pada
beberapa kelompok pengeluaran dimana kenaikan tertinggi pada kelompok perawatan pribadi dan
jasa lainnya.

Neraca perdagangan – Di awal tahun 2025, neraca perdagangan tetap menunjukkan tren positif,
adanya peningkatan ekspor produk kakao memberikan dorongan positif pada neraca perdagangan.

Nilai ekspor tercatat 108,66 Juta US$, sementara nilai impor tercatat 78,17 Juta US$. Secara umum
devisa ekspor kumulatif mengalami pertumbuhan negatif sebesar –4,94 (yoy) dan devisa impor
kumulatif sebesar –35,6% (yoy).

Ekspor – Impor – Sama dengan periode sebelumnya, komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 11,3%, sedangkan ekspor Produk Kakao mengalami positive growth (yoy) sampai 100%. Selain menjadi negara tujuan ekspor terbesar bersama Jepang, Cina juga menjadi
negara asal impor terbesar bersama Brazil dengan komoditi bungkil dan residu padat dari kedelai.

Kinerja APBN Anging Mammiri Penerimaan total mengalami growth negatif -6,65%. Kondisi penerimaan tersebut tidak selaras dengan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan yang mengalami pertumbuhan positif 5,78% diTriwulan I Tahun 2025 . Adapun belanja APBN Sulsel tumbuh positif 11,38%. Belanja Pemerintah Pusat berkontribusi 32,02% dan Belanja TKD 67,98% dari total Belanja Negara.

Kinerja penerimaan pajak s.d. 31 Maret 2025 mencapai Rp2,03 Triliun atau 15,37% dari
target tahun 2025 sebesar Rp13,27 Triliun, menurun 6,53% (secara bruto yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif dengan realisasi Rp891 Miliar disebabkan penurunan setoran administrasi pemerintahan dan perpindahan penyetoran KJS 900 (PMK 81/2024). Penerimaan PPh juga mengalami pertumbuhan negatif berasal dari pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 (TER) dengan realisasi sebesar Rp936 Miliar.

Di sisi lain, penerimaan PBB mengalami pertumbuhan positif dari kenaikan setoran PBB Pertambangan Minerba dengan realisasi sebesar Rp9,31 Miliar. Dan penerimaan pajak lainnya juga tumbuh positif dengan realisasi sebesar Rp202 Miliar.

Kinerja penerimaan pajak 10 KPP di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan positif
baik bruto sebesar (7,35%) maupun netto (5,74%) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
lalu. Sampai dengan 31 Maret 2025 sebanyak 609.646 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan
(-8,43 yoy). Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di wilayah Sulawesi Selatan, Kanwil DJP
Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara agar segeraa melaksanakan program Operasi Layanan Patuh Pajak.

Fasilitasi industri dari aspek kepabeanan dan cukai berupa fiskal dan non fiskal menunjukkan dukungan pertumbuhan industri yang memadai. Sehingga menghasilkan peningkatan devisa ekspor melalui pertumbuhan nilai ekspor sektor pertambangan dan pengolahan yang menyerap 5.215 tenaga kerja. Komoditi fero-nikel & hasil laut menjadi komoditi unggulanSulawesi Selatan pada 9 Kawasan Berikat dan 1 KITE.

Penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Maret 2025 sebesar Rp81,27M
atau 23,12% dari target yang ditetapkan atau tumbuh negatif 26,86% (yoy). Bea Masuk terkoreksi
43,43% (yoy) sebesar Rp47,99 Miliar atau 21,56% dari target akibat tidak adanya importasi beras
yang terjadi di tahun lalu pada periode yang sama, sedangkan Bea Keluar sebesar Rp13,89 Miliar
atau 37,11% dan tumbuh 67,91% (yoy). Selain dari ekspor produk kakao, Bea Keluar terdongkrak dari
ekspor produk kernel kelapa sawit. Adapun cukai masih berada pada tren yang sama, dimana awal
tahun mengalami shortfall apabila dibandingkan dengan periode penutup tahun.

Saat ini pendapatan cukai mencapai Rp19,39 Miliar atau 21,20% dari target dan tumbuh positif 7,63% (yoy).Kinerja pengawasan pada DJBC dalam upaya perlindungan masyarakat pada peiode khusus
libur lebaran, Kanwil DJBC Sulbagsel melakukan 5 frekwensi penindakan terhadap 40.000 batang
hasil tembakau dan 14 liter MMEA Impor, sedangkan KPPBC pada Kanwil DJBC Sulbagsel
melakukan 7 penindakan terhadap 364.000 batang hasil tembakau dan 6.000 butir obat terlarang
yang masuk dalam kategori NPP.

Kekayaan Negara dan Lelang – Dari total nilai BMN sebesar Rp222,15 Triliun di wilayah Sulawesi
Selatan, penerimaan PNBP sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp6,68 Miliar atau 17,8%
dari target, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp0,95 Miliar, Pemindahtanganan BMN
sebesar Rp3,31 Miliar, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 2,42 Miliar. Di sisi lain Penerimaan
PNBP dari Lelang sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp7,43 Miliar. Realisasi Pokok Lelang
s.d. Maret 2025 sebesar Rp238,17 M, bersumber dari pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh
KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya melalui Crash Program Keringanan Utang sampai dengan 31 Maret 2025, dapat
dipulihkan sebesar Rp136 juta dari total outstanding Rp215,9 Miliar dan $1,8 juta,
Selain pengelolaan aset dan piutang, dilakukan penilaian untuk optimalisasi asset dalam rangka
pemanfaatan, pemindahtanganan, penegakan hukum, penertiban aset dan pengembangan penilaian dalam rangka pengembangan kebijakan.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp3,71Triliun atau sebesar
18,42% dari pagu, meningkat 0,89% (yoy). Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil
efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.

Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) – TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp7,89 Triliun
atau sebesar 24,04% dari pagu, meningkat 6,14% (yoy). Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh
realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 27,31%, diikuti oleh Dana Desa sebesar
29,69%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 20,27%, dan Dana Bagi Hasil (DBH) 11,88%. Adapun
untuk komponen DAK Fisik dan Insentif Fiskal belum terealisasi sampai dengan akhir periode Maret 2025.

Sementara itu,Pendapatan Daerah s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp9,28 Triliun, atau 19,38% dari target dan mengalami growth sebesar 15,86% (yoy). Kontribusi TKD terhadap pendapatan daerah masih cukup besar yaitu 7,88 Triliun, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,32 Triliun,Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) sebesar Rp67 Miliar, dan Lain-Lain Pendapatan YangSah sebesar Rp0,14 Miliar.

PAD sampai dengan 31 Maret 2025 mencapai Rp1,33 Triliun atau sebesar 10,58% dari target,
namun tumbuh negatif sebesar 34,28% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan jenis PAD tertinggi (yoy)
adalah Retribusi Daerah yakni pada penerimaan Retribusi Jasa Umum yang mencapai Rp142,66
Miliar dengan kontribusi terbesar pada Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan realisasi sebesar
Rp133,29 Miliar. Sedangkan untuk realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Maret 2025
adalah sebesar Rp920 Miliar dengan komposisi penerimaan BLU sebesar Rp612,75 Miliar dan
penerimaan lainnya sebesar Rp308,28 Miliar.

Penyaluran KUR dan UMi Sampai dengan April 2025, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp5,12 Triliun(turun sebesar 7,75% yoy) utamanya kepada sektor usaha sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp2.418 Miliar untuk 47.170 debitur. Adapun penyalur terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp4.106 Miliar kepada 83.435 debitur.

Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp2,78 Miliar (menurun 96,77% yoy)
utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2.417 Miliar untuk 192
debitur. Adapun penyalur UMi terbesar dilakukan oleh Pegadaian dengan total Rp2.611 Miliar kepada
199 debitur.

Program Makan Bergizi Gratis – Sampai dengan April 2025 sudah tersalurkan secara nasional
senilai Rp 3 Triliun dari alokasi Rp 71 Triliun. Di Sulawesi Selatan terdapat 46 SPPG yang telah
beropeasi dengan penerima manfaat sebanyak 127.481 siswa, ibu hamil dan menyusui serta 59
batita. MBG disalurkan melalui 103 PAUD/TK, 4 SLB, 205 SD/MI, 84 SMP, 64 SMA/MA, dan 6 Posyandu.

Koperasi Desa Merah Putih – Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas
Presiden. ditargetkan sebanyak 70 ribu Koperasi yang dirancang dirancang untuk mengatasi
tantangan ekonomi pedesaan. Koperasi Merah Putih akan saling memperkuatdengan Badan Usaha
Milik Desa yang telah ada.khususnya BUMDes yang pengelolaannya telah baikdan maju. Selain itu,
KDMP juga dapat menjadi pemain utamadalam ekosistem pemenuhan Bahan Baku MBG di desa.
Serapan Gabah dan Beras – Sampai dengan Minggu IV April 2025 penyerapan gabah dan beras
oleh Bulog Wilayah Sulawesi Selatan mencapai 65,97%. Terdapat penambahan target dari Bulog
sebesar 200.000 ton dari target awal menjadi 714.637 ton. Bulog Sulselbar optimis dapat menyerapsesuai dengan target yang telah ditetapkan sampai dengan periode Panen Raya 2025.

Perbaikan Irigasi – Untuk mendorong peningkatan produksi, pemerintah pusat telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp465,17 miliar di tahun 2025. Diharapkan, dengan dukungan APBNKita
infrastruktur pendukung ketahanan pangan khususnya melalui perbaikan irigasi dapat terbangun sehingga produktifitas lahan pertanian kembali meningkat dan mendukung program pemerintah.

Kebijakan tarif agresif AS memicu tatanan global berubah dramatis menyebabkan deglobalisasi,
proteksionisme menguat, ekspor melemah, investasi asing melambat, rantai pasok terganggu, hargakomoditas volatile, dan nilai tukar dan suku bunga tertekan.Untuk itu, berbagai strategi dilakukan untuk meredam gejolak ekonomi tersebut antara lain melalui abilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi, perlindungan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta menjaga APBN aman.