MEDIAWARTA,MAKASSAR – Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang diduga melanggar ketentuan perizinan pembangunan. Senin (16/11/2026), Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar melakukan penyegelan terhadap sebuah bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha food court di Jalan Goa Ria, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Penyegelan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor 800.1.11.1/2993/DISTARU/XI/2026 yang diterbitkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
Mewakili Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Distaru Makassar, Hermin, S.T., selaku Koordinator Wilayah I memimpin langsung kegiatan tersebut dengan didukung sekitar 40 personel Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar.
Tindakan penyegelan dilakukan setelah pemilik bangunan sebelumnya menerima dua kali surat teguran. Teguran pertama dilayangkan pada Oktober 2026, kemudian disusul teguran kedua pada awal November 2026.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, belum terdapat iktikad baik dari pemilik bangunan untuk memenuhi kewajiban perizinan. Sementara itu, aktivitas pembangunan di lokasi masih terus berlangsung.
Berdasarkan kondisi tersebut, Distaru Makassar akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan penyegelan sebagai bentuk penegakan aturan terhadap pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Makassar.
Hermin menjelaskan, bangunan yang disegel merupakan bangunan yang direncanakan untuk kegiatan usaha food court. Penyegelan dilakukan lantaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga pelaksanaan penertiban belum rampung diproses, meskipun pembangunan fisik masih berjalan.
Ia menegaskan, setiap pembangunan di Kota Makassar, baik untuk kepentingan nonusaha maupun usaha, wajib memenuhi ketentuan perizinan bangunan gedung.
“Setiap pembangunan yang ada di Kota Makassar, baik nonberusaha maupun yang berusaha, wajib memiliki IMB/PBG. Bukan hanya sekadar memiliki izin, tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang tercantum dalam IMB/PBG tersebut,” tegas Hermin.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyalahgunakan peruntukan bangunan. Bangunan yang izinnya diperuntukkan sebagai rumah tinggal, misalnya, tidak boleh serta-merta dialihfungsikan menjadi tempat usaha tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Lebih lanjut, Hermin menyampaikan bahwa kegiatan pengontrolan dan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan di Kota Makassar akan terus ditingkatkan.
Melalui Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Distaru Makassar setiap hari menerjunkan personel untuk melakukan pengawasan di 14 kecamatan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota dalam meminimalisir pelanggaran pembangunan, memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan perizinan.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Distaru Makassar berharap seluruh aktivitas pembangunan di Kota Makassar dapat berjalan tertib, sesuai peruntukan, dan tidak bertentangan dengan aturan tata ruang maupun ketentuan bangunan gedung.



Comment