Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya dan Industi Maritim di Indonesia

MEDIAWARTA, MAKASSAR – Memiliki kekayan sumber daya yang melimpah. Kelautan menjadi potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia khususnya di bidang maritim.

Mahasiswa S3 Ilmu Pertanian Universitas HaluOleo Kendari, Sukri Askari menuturkan
dilansir dari situs Perusahaan Umum Perikanan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.

Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan.

Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80 persen dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun.

“Artinya, masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan,” katanya.

Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar, seperti cakalang dan tuna. Jenis ikan yang dikembangbiakkan di tambak adalah ikan bandeng dan udang.

“Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan, yaitu laut Arafuru, Papua di perairan Indonesia Timur,” tuturnya.

Kemudian Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik di pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna.

Fungsi ekologis yang lain adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu dan pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misal udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, Pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya.

“Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar, yang tersebar di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia,” paparnya.

Salah satu potensi kelautan Indonesia adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia.

“Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18 persen dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia,” ucapnya.

Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, maka banyak ditemukan terumbu karang di Indonesia.

Pertumbuhan terumbu karang juga akan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. “Kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan terumbu karang tidak lebih dari 18 meter, Selain persyaratan itu, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas yang tinggi,” bebernya.

Lalu, industri maritim merupakan suatu kegiatan industri berskala besar dengan berbagai aspek teknis terkait. Seperti industri logistik kegiatan maritim berikutnya adalah industri logistik, yakni kegiatan distribusi atau penyaluran barang melewati jalur laut.

“Indonesia yang merupakan negara kepulauan melakukan kegiatan industri logistik laut secara teratur,” bebernya.

Berikutnya ada tol laut, dimana tol laut adalah ide atau konsep yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Ibarat tol di daratan, tol laut akan membantu lalu lintas kapal di Indonesia lebih lancar. Lewat kebijakan ini,proses menghubungkan antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lain menjadi lebih mudah.

“Selain contoh kegiatan ekonomi maritim yang disebutkan di atas, masih banyak lagi jenis kegiatan yang berlangsung di perairan Indonesia,” katanya.

Diperlukan pula pemanfaatan/ pengelolaan sumber daya laut dan ondustri di Indonesia. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan, maka tekanan ekologis terhadap ekosisitem pesisir semakin meningkat pula.

Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelansungan ekosistem dan sumberdaya pesisir baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Untuk dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu,” tuturnya.

Pengelolaan pesisir dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta,organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di wilayah pesisir. Keseluruhan proses diatas menurut Sorensen dan McCreary, harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir dan lautan serta konflik pemanfaatan sumberdaya dan konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan yang mungkin ada.

“Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Dengan keterkaitan kawasan tersebut maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan di kedua wilayah tersebut,” paparnya.

Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada kawasan pesisir merupakan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan yang dilakukan dilahan atas seperti industri pengeboran minyak, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Apabila ditunjang oleh keterpaduan dari pelaku dan pengelola pembagunan di wilayah pesisir.

Seperti diketahui bahwa pelaku pembangunan dan pengelola sumberdaya pesisir antara lain terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang masing- masing memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya pesisir.

“Penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan pesisir,” ujarnya.

Dengan latar belakang pemikiran diatas akan muncul model pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan sustainable development yang mengandung tiga unsur utama yang meliputi dimensi ekonomi, ekologi dan sosial. Demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan di laut lepas seperti kegiatan pengeboran minyak lepas pantai,perhubungan laut.

Penanggulangan pencemaran dan sedimentasi yang diakibatkan oleh limbah industri tidak dapat dilakukan hanya di kawasan pesisir saja tetapi harus dilakukan mulai dari sumber dampaknya. Oleh karena itu pengelolaan wilayah ini harus diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah daratan dan laut.

Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir antara satu sektor dengan sektor lainnya. Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan kegiatan pembanguan lainnya.

“Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan disiplin ilmu dalam pengelolaan wilayah pesisir, mengikuti karakteristik ekosistem dan sosial budaya masyarakatnya,” bebernya.

Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3 juta hektar, yang tersebar di sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral.

Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18 persen dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia.

“Industri Pembuatan Kapal Kegiatan ekonomi maritim yang pertama adalah industri pembuatan kapal, dimana kapal merupakan moda transportasi di perairan atau laut,” paparnya.