MEDIAWARTA, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat menangani krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah akibat kekeringan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkot Makassar menyalurkan bantuan air bersih ke 23 titik yang tersebar di lima kecamatan, Sabtu (22/8/2026).

Distribusi air bersih tersebut menjadi bagian dari respons Pemerintah Kota Makassar terhadap kebutuhan dasar warga di tengah musim kemarau. Bantuan disalurkan menggunakan mobil tangki langsung ke lokasi yang sebelumnya telah melalui asesmen dan dilaporkan mengalami keterbatasan pasokan air.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi agar pemerintah tidak lambat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Penyaluran air bersih ini bentuk kepedulian Pemerintah Kota, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hari ini ada 23 titik yang kita distribusikan langsung,” ujar Fadli.

Menurutnya, kebutuhan air bersih menjadi salah satu persoalan paling mendasar yang harus segera ditangani ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.

“Pesan Pak Wali jelas, masyarakat tidak butuh jawaban dari semua masalahnya, masyarakat butuh respons cepat,” katanya.

Pada distribusi kali ini, lima kecamatan yang menjadi sasaran bantuan yakni Biringkanaya, Tamalanrea, Ujung Tanah, Tallo, dan Panakkukang. Air bersih dikirim menggunakan armada tangki ke sejumlah titik permukiman yang membutuhkan.

“Kita antarkan langsung melalui mobil tangki air. Hari ini kita pastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” jelas Fadli.

Enam Kecamatan Jadi Wilayah Prioritas

BPBD Makassar mencatat terdapat enam kecamatan yang terdampak kekeringan secara langsung dan sistemik berdasarkan hasil asesmen. Keenam wilayah tersebut yakni Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala.

Kecamatan Tallo, khususnya Kelurahan Buloa, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kekeringan. Meski demikian, pemerintah tidak membatasi distribusi bantuan hanya pada enam wilayah prioritas tersebut.

Fadli memastikan warga dari kecamatan lain tetap dapat mengajukan permintaan bantuan apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Penyaluran air bersih ini kami akan distribusi untuk semua kecamatan di seluruh Kota Makassar, kecuali Kecamatan Sangkarrang. Tetapi berdasarkan analisis asesmen BPBD, ada enam kecamatan yang terdampak langsung secara sistemik,” ungkapnya.

Untuk mempercepat penanganan, masyarakat yang mengalami kekurangan air diminta segera menyampaikan laporan kepada pemerintah. BPBD kemudian akan melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan dan lokasi yang harus mendapatkan intervensi.

Pemkot Makassar Kerahkan Lintas Instansi

Penanganan kekeringan di Makassar tidak hanya dilakukan BPBD. Sejumlah perangkat daerah dan lembaga turut dilibatkan, antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pemerintah kecamatan juga diminta ikut bergerak dengan mengerahkan mobil tangki untuk membantu pengisian tandon maupun distribusi air ke permukiman warga yang mengalami kekurangan pasokan.

Fadli mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan karena persoalan kekeringan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Ini bukan hanya BPBD yang bergerak. Ini Pemerintah Kota Makassar. Ada aktivasi Komando Bencana Kekeringan dan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar,” tegasnya.

Warga Bisa Lapor Lewat Tiga Kanal

Pemkot Makassar juga membuka sejumlah kanal pengaduan bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui aplikasi Lontara Plus, layanan darurat 112, atau hotline BPBD Makassar di 0815-5112-112.

Hotline tersebut disiapkan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.

“Setiap hari kita membuka call center untuk masyarakat yang kekurangan air. Bisa melalui aplikasi Lontara Plus, call center darurat 112, atau hotline BPBD 08155112112. Hotline ini dibuka 24 jam,” terang Fadli.

Ia mengimbau masyarakat tidak menunggu kondisi semakin parah sebelum melaporkan kekurangan air. Informasi yang cepat akan membantu petugas menentukan prioritas dan mengirimkan bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.

Pemkot Siapkan Sumber Air Alternatif

Distribusi air menggunakan mobil tangki menjadi langkah jangka pendek Pemerintah Kota Makassar. Untuk penanganan jangka menengah, pemerintah menyiapkan sumber air alternatif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan distribusi.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar telah mengerjakan sejumlah titik sumur dalam di beberapa kecamatan. Sumber air tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pasokan bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan air di wilayah yang rawan mengalami kekeringan.

“Untuk jangka pendek kita langsung melakukan penyaluran ke masyarakat. Untuk jangka menengah, Dinas PU telah melakukan pengerjaan titik-titik sumur dalam di beberapa kecamatan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih mandiri,” kata Fadli.

Selain pembangunan sumber air, Pemkot Makassar memperkuat kesiapsiagaan masyarakat melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan warga menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk kekeringan.

Fadli menegaskan penanganan kekeringan akan terus dilakukan selama kondisi tersebut masih berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga akan menyesuaikan distribusi berdasarkan hasil pemantauan dan asesmen di lapangan.

“Di tengah kesusahan masyarakat, di tengah krisis air bersih, Pemerintah Kota Makassar hadir membuktikan bahwa masyarakat dalam kesusahan tidak sendiri,” pungkasnya.