MEDIAWARTA, MAKASSAR – Konsumsi bahan bakar Pertamax di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan signifikan pada awal tahun 2023. Jika dibandingkan penghujung tahun lalu, konsumsi Pertamax rata-rata 229 kilo liter (KL) per hari. Sementara, di bulan Januari 2023 mulai bergerak naik menjadi 243 KL per hari atau meningkat sebesar 14 persen.

Kenaikan penjualan Pertamax ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah fungsional efek terhadap mesin kendaraan yang lebih signifikan. Pertamax juga menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Meskipun jika dibandingkan dengan Pertalite konsumsi tersebut hanya 7 persen dari rata-rata konsumsi harian Pertalite mencapai 3320 kilo liter / hari.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw menyebut, disparitas harga yang tidak terlalu jauh antara Pertamax dan Pertalite yang mungkin mendorong masyarakat untuk migrasi ke produk BBM non subsidi. Selain itu, antrean panjang yang kerap “mengular” di sejumlah SPBU juga ikut menjadi pemicu beralihnya pengguna ke Pertamax.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah konsumen menyebut memilih Pertamax bukan dipengaruhi oleh faktor harga. Seperti yang diungkapkan oleh Ahsan. Dia mengatakan jika dari aspek kualitas, Pertamax memberikan performa yang baik untuk kendaraan roda dua yang dimilikinya.

“Saya memahami kalau harga Pertamax naik turun yang mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk harga sebelumnya dan saat ini harga masih relatif tidak ada masalah,” ungkapnya.

Berbeda dengan Kristo. Konsumen Pertamax untuk kendaraan roda empat ini mengaku fluktuasi harga Pertamax tidak menjadi masalah. “Saya berpendapat hal ini adalah sebuah konsekuensi. Kan sudah ada pilihan, kalau mau kualitas bagus yah harus membayar lebih. Jadi naik turunnya harga tidak masalah buat saya,” ucapnya.

Bagaimana Harga BBM Ditentukan?

Anggota Komite BPH Migas, Basuki Trikora Putra menyebut, faktor penentu harga BBM Non Subsidi dipengaruhi beberapa hal. Menurutnya, penetapan harga oleh badan usaha tentu juga sangat memperhatikan kondisi pertumbuhan ekonomi, sektor industri, daya beli dan kelangsungan bisnis badan usaha.

“Ada banyak variabel yang menentukan harga BBM, termasuk BBM non subsidi atau non public service obligation (PSO). Diantaranya harga minyak dunia, rata-rata produk minyak olahan Mean of Plaits Singapore (MOPS Argus), inflasi dan kurs rupiah,” terangnya.

Pengamanat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, berpendapat ide untuk mengevaluasi harga BBM nonsubsidi mengikuti harga keekonomian pasar yang terus bergerak sangat tepat untuk diterapkan.

“Hal ini dinilai wajar dalam dunia bisnis dan tidak ada yang dilanggar selama memang yang diatur memang tidak disubsidi oleh pemerintah. Pengguna BBM non subsidi sebagian besar adalah kalangan menengah ke atas,” urainya.

Selain itu, dengan dibiarkan floating tidak akan ada perubahan harga drastis yang justru mengejutkan masyarakat. Misalnya jika tiba-tiba harga minyak dunia naik tapi harga ditahan dan baru dua atau tiga bulan kemudian naik signifikan masyarakat pasti akan terkejut.