Appi Soroti Lurah Malas: Ada yang Sehat tapi Tidak Mau Bekerja

MEDIAWARTA, MAKASSAR Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi menyoroti kinerja sejumlah lurah yang dinilai belum maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Appi bahkan mengaku menerima laporan adanya lurah yang lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi (warkop) dibandingkan berada di kantor untuk melayani masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Appi saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah wilayah, Jumat (28/8/2026). Ia meminta camat dan lurah tidak hanya berkutat pada urusan administrasi, tetapi aktif turun melihat kondisi masyarakat dan lingkungan.

Menurut Appi, lurah memiliki posisi penting karena menjadi pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, seorang lurah semestinya mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya tanpa harus selalu menunggu laporan dari bawahan.

“Lurah lebih tahu kondisi masyarakat di lapangan karena dekat dengan lingkungan sekitar. Sehingga pantau wilayah dan sosialisasi program,” ujar Appi.

Ia menekankan, pemantauan wilayah harus dilakukan secara rutin, termasuk terhadap persoalan kebersihan, sampah, kondisi lingkungan, serta kebutuhan warga.

Namun, Appi mengaku mendapatkan sejumlah laporan yang membuatnya prihatin. Salah satunya mengenai lurah yang dinilai lebih sering berada di luar kantor untuk nongkrong dibandingkan menjalankan tugas kedinasan.

“Saya mendapatkan laporan, ada lurah yang lebih banyak nongkrong di warkop daripada di kantornya. Itu ada,” tegasnya.

Appi mengatakan persoalan kinerja lurah tidak semuanya disebabkan oleh rendahnya etos kerja. Ada pula pejabat yang memang mengalami persoalan kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.

“Lurah yang sakit, tolong juga disampaikan kepada saya. Karena banyak kinerja yang belum maksimal. Ada lurah yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik,” katanya.

Menurut Appi, kondisi kesehatan tersebut harus dibedakan dengan pejabat yang dalam keadaan sehat tetapi tidak memiliki kemauan untuk bekerja secara optimal.

“Ada juga lurah yang sehat, tapi memang tidak mau bekerja? Ada,” ujarnya.

Ia juga menyinggung laporan mengenai lurah yang lebih banyak mengurus kepentingan bisnis pribadi dibandingkan menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

“Ada juga lurah lebih banyak urus bisnisnya daripada urus kantornya, ada. Dan laporannya tidak sedikit,” sambung Appi.

Kinerja Lurah Bakal Diawasi

Appi menegaskan, pemerintah kota akan menyiapkan sistem pengawasan yang memungkinkan kinerja lurah dipantau secara lebih terukur.

Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan program pemerintah yang diturunkan hingga tingkat kelurahan benar-benar dijalankan dan dirasakan masyarakat.

“Kita akan rancang sebuah sistem di mana fungsi-fungsi pengawasan terhadap lurah ada di daerah yang akan terus memberikan pressure kepada lurah untuk mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diturunkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia ingin evaluasi kinerja tidak berhenti pada laporan administratif. Kehadiran lurah di wilayah, respons terhadap persoalan warga, pelaksanaan program, serta kondisi lingkungan harus menjadi bagian dari penilaian.

“Saya tidak mau salah-salah lagi untuk memastikan supaya benar-benar lurah ada kerjanya,” tegas Appi.

Karena itu, ia meminta camat melakukan penilaian terhadap lurah secara objektif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Appi mengingatkan agar evaluasi tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pejabat karena persoalan pribadi. Lurah yang memang berkinerja buruk harus diberikan penilaian sesuai fakta, sementara lurah yang bekerja baik tidak boleh dirugikan oleh konflik personal.

“Kalau lurahnya jelek, kasih jelek supaya ada alasan kita untuk mengganti. Tapi jangan juga kalau bagus dikasih jelek karena dendam, karena sisi dendam pribadi. Enggak boleh juga seperti itu,” pesannya.

Menurut Appi, proses pembinaan dan evaluasi harus dilakukan secara profesional. Ia juga tidak menutup kemungkinan mengambil tindakan lebih tegas apabila terdapat lurah yang berulang kali bermasalah dalam menjalankan tugasnya.

Lurah Diminta Aktif Pantau Kebersihan

Selain persoalan kinerja, Appi memberikan perhatian khusus terhadap kebersihan lingkungan. Ia meminta lurah dan camat memastikan persoalan sampah menjadi bagian dari pengawasan rutin.

Lurah diminta tidak hanya turun ketika ada kegiatan pemerintahan atau agenda masyarakat. Kondisi lingkungan harus dipantau setiap hari, termasuk potensi munculnya titik pembuangan sampah liar.

“Lurah harus sudah turun pantau lingkungan, sampah dan sapa warga. Lurah itu yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat. Kalau tidak begitu, susah juga nanti,” katanya.

Appi juga meminta setiap kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi momentum edukasi mengenai pengelolaan sampah.

Sebelum kegiatan dimulai, masyarakat diminta diberikan pemahaman sederhana mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik. Langkah tersebut diharapkan mencegah kegiatan masyarakat justru meninggalkan tumpukan sampah baru.

“Di setiap acara, tolong sudah dihadirkan selalu sosialisasi terhadap pembersihan sampah. Sebelum kita mulai, nanti disampaikan ini sampah organik, ini nonorganik, ini harus bersih,” jelasnya.

Menurut Appi, persoalan kebersihan tidak boleh hanya ditangani ketika ada agenda besar. Pemerintah wilayah harus memastikan kondisi lingkungan tetap terjaga setiap hari.

Ia juga mengingatkan potensi pembuangan sampah secara sembarangan pada malam hari, terutama di lokasi-lokasi yang sepi.

“Setiap pagi bagaimana kondisi-kondisi ini tetap bisa terjaga,” ujarnya.

Kegiatan Warga Jangan Jadi Beban

Dalam arahannya, Appi juga meminta agar berbagai kegiatan masyarakat tetap berjalan, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Ia mengingatkan lurah agar kegiatan yang digelar di wilayah tidak menjadi alasan untuk meminta pembiayaan secara berlebihan kepada masyarakat.

“Kita berharap agar kegiatan tidak dijadikan alasan bagi lurah untuk mencari pembiayaan kepada masyarakat secara berlebihan,” imbuhnya.

Selain itu, kegiatan pemerintah di tingkat wilayah diminta menjadi sarana memperkenalkan berbagai program dan layanan digital Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat.

Appi menyebut Creative Hub dan aplikasi Lontara Plus sebagai beberapa layanan yang perlu lebih sering diperkenalkan kepada warga.

Menurutnya, setiap kegiatan pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan acara, tetapi juga memberikan informasi dan edukasi mengenai layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Pada akhirnya, Appi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan lurah bukan semata-mata administrasi atau pencapaian target angka. Yang lebih penting adalah keberadaan pemerintah yang benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan.

Evaluasi terhadap lurah ke depan akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kinerja, kehadiran, kemampuan menjalankan program, respons terhadap persoalan warga, hingga kontribusi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban wilayah.

“Yang saya mau pastikan adalah bagaimana semua lurah benar-benar bekerja dan kegiatan kerjanya bisa dilihat,” pungkas Appi.

Comment