MEDIAWARTA,- Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Komunikasi dan Kebijakan Publik, Dr. Drs. Ismail Cawidu, M.Si., menyebut UIN Alauddin Makassar sebagai “Raksasa Intelektual dari Timur Indonesia”. Julukan tersebut, kata dia, bukan berasal dari klaim internal kampus, melainkan dari pembacaan data digital yang dirangkum oleh kecerdasan buatan.

Pernyataan itu disampaikan Ismail saat menjadi narasumber Rapat Kerja UIN Alauddin Makassar yang digelar di Hotel Sultan Alauddin, Rabu Januari 2026. Dalam forum tersebut, Ismail membawakan materi bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi Publik UIN Alauddin Makassar.

Ismail menjelaskan, sebutan “raksasa dari Timur” muncul ketika ia secara terbuka mengajukan pertanyaan kepada ChatGPT tentang posisi UIN Alauddin Makassar di tingkat nasional. “Saya bertanya secara jujur kepada ChatGPT, bagaimana melihat UIN Alauddin Makassar. Jawabannya menyebut kampus ini sebagai raksasa intelektual dari Timur Indonesia,” ujar Ismail.

Menurut Ismail, kecerdasan buatan tersebut merangkum penilaian berbasis data terbuka, bukan opini personal. Secara tidak langsung, ia menyebut penilaian itu ditopang oleh peringkat institusi yang konsisten, integrasi keilmuan antara sains dan keislaman, serta predikat Badan Publik Informatif yang menunjukkan komitmen terhadap transparansi.

“AI tidak bisa disogok. Dia membaca apa yang tersedia di ruang public seperti kinerja akademik, riset, tata kelola, dan rekam jejak digital institusi,” kata Ismail.

Dalam penjelasan lanjutan yang ia sampaikan, Ismail memaparkan bahwa UIN Alauddin Makassar dinilai memiliki dominasi regional yang kuat di kawasan Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Kampus ini kerap menjadi rujukan PTKIN lain, baik dari sisi pengembangan akademik maupun tata kelola kelembagaan.

Selain itu, produktivitas riset dosen menjadi faktor penting yang memperkuat julukan tersebut. Ismail menilai capaian publikasi nasional dan internasional UIN Alauddin, termasuk sitasi ilmiah, menempatkan kampus ini dalam jajaran atas PTKIN secara nasional.

Dari sisi keilmuan, UIN Alauddin juga dinilai memiliki skala dan inklusivitas program studi yang luas. Pengelolaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di lingkungan PTKIN, sambil tetap menjaga kekuatan studi Islam klasik, disebut sebagai bukti kapasitas institusional yang besar.

“Tidak banyak PTKIN yang mampu mengelola ilmu keislaman, sains, dan kedokteran secara simultan. Ini menunjukkan kekuatan intelektual yang nyata,” ujar Ismail.

Ia juga menyoroti posisi Makassar sebagai wilayah strategis secara sosial dan geopolitik. Dalam konteks itu, UIN Alauddin dipandang berperan sebagai benteng moderasi beragama di kawasan timur Indonesia, dengan kontribusi penting bagi stabilitas dan pengembangan pemikiran Islam moderat.

Ismail menambahkan, predikat Badan Publik Informatif yang diraih UIN Alauddin menjadi indikator lain dari kesehatan tata kelola kampus. Menurut dia, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Meski demikian, Ismail menekankan bahwa status “raksasa” harus diiringi dengan komunikasi publik yang jujur dan adaptif. Ia menyebut tantangan reputasi di era digital harus dihadapi dengan kecerdasan komunikasi, termasuk kemampuan memahami perkembangan Artificial Intelligence (AI).

“Sekarang bukan hanya manusia yang menilai institusi, tetapi juga mesin. Karena itu, kecerdasan digital menjadi kebutuhan agar publik bisa membedakan mana informasi autentik dan mana yang tidak,” kata Ismail.

Rapat kerja ini menjadi momentum refleksi bagi UIN Alauddin Makassar untuk menyelaraskan capaian akademik, tata kelola, dan strategi komunikasi publik, sejalan dengan posisinya sebagai salah satu pusat keunggulan pendidikan Islam di Indonesia Timur.