MEDIAWARTA,MAKASSAR – Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua. Inisiatif yang mengusung tiga daya upaya strategis ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat produksi, memperlancar distribusi, serta membangun tata kelola ekosistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut digaungkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, para kepala daerah se-Sulampua, serta Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda.

Thomas menegaskan, inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan menggerus daya beli rumah tangga berpendapatan rendah.

Oleh karena itu, pengendalian inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3,0–5,0 persen, sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Januari 2026.

“Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha dan mitra strategis dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah atau TPIP/TPID, terus memperkuat ketahanan pangan nasional untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujar Thomas.

Menurutnya, GPIPS Sulampua 2026 menghadirkan pendekatan inovatif melalui Tallukarsa Pangan Sulampua, yang terdiri atas tiga pilar utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Ketiga pilar tersebut sejalan dengan tema GPIPS 2026, yaitu “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.

Penguatan konektivitas dan rantai pasok menjadi semakin penting mengingat karakteristik wilayah Sulampua yang terdiri atas banyak pulau, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar. Ketimpangan pasokan antardaerah, tingginya biaya distribusi, serta risiko perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino, berpotensi memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan.

“Oleh karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan sisi produksi dan efisiensi rantai pasok,” katanya.

Tiga Pilar Tallukarsa Pangan Sulampua

Pilar pertama, Karsa Daya, difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan. Upaya ini dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.

Penguatan sektor produksi diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan komoditas pangan sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Pilar kedua, Karsa Sambung, diarahkan pada penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD), khususnya untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Strategi ini juga diwujudkan melalui peluncuran Mini Distribution Centre atau kios pangan bergerak dengan armada mobil guna memperpendek rantai distribusi hingga ke pasar.

Pada tingkat pusat, sinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan BUMN logistik turut diperkuat untuk menekan biaya logistik serta meningkatkan kelancaran distribusi pangan.

Sementara itu, pilar ketiga, Karsa Tata, berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Salah satu langkahnya melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi.

Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga kecukupan pasokan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Karsa Tata juga mencakup kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui sekolah lapang iklim. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim agar tetap produktif.

Selain itu, pengembangan neraca pangan bersama Bapanas diperkuat sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Replikasi Inovasi Daerah untuk Menjaga Pasokan

Thomas menjelaskan, pengembangan Tallukarsa Pangan Sulampua juga berangkat dari berbagai praktik baik di daerah yang dapat direplikasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Di Sulawesi Selatan, pengelolaan kandang ayam petelur dan pedaging secara modern menjadi salah satu contoh upaya menjaga kepastian produksi. Sementara itu, di Gorontalo, pengembangan taksi nelayan berbasis koperasi mendukung peningkatan produktivitas sektor perikanan.

“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.

Melalui pendekatan tersebut, pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi ketahanan pangan di kawasan Sulampua.

Fundamental Ekonomi Kuat, Investasi Harus Menyentuh Petani dan Nelayan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi.

Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi nasional tercatat sebesar 3,28 persen dan masih berada dalam sasaran 2,5±1 persen.

Dari sisi investasi, realisasi hingga September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen. Sebanyak 50,6 persen dari investasi tersebut berasal dari luar Pulau Jawa.

Menurut Dradjad, capaian tersebut perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat nyata bagi sektor produktif, terutama pertanian, perikanan, dan usaha pangan di kawasan Sulampua.

“Tugas kita, memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan dan usaha pangan di Sulampua,” ujarnya.

Ia menambahkan, fundamental ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk membangun kawasan Sulampua yang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun risiko pasokan pangan.

Transformasi Pertanian Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.

Sejumlah langkah transformasi dilakukan melalui penataan regulasi, revitalisasi kebijakan harga pupuk bersubsidi hingga turun 20 persen tanpa tambahan APBN, serta penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton.

Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas petani.

Amran menyebutkan, transformasi sektor pertanian juga tercermin dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131,11, sebagai capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Selain itu, cadangan stok beras Indonesia per 23 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton.

Kinerja perdagangan pertanian sepanjang 2025 juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai ekspor produk pertanian, baik segar maupun olahan, meningkat Rp166,53 triliun atau 28,26 persen, sedangkan impor turun Rp41,67 triliun atau 9,66 persen.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian.

Sulawesi Selatan Siap Jadi Simpul Pangan Sulampua

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan kesiapan Sulsel untuk menjadi simpul produksi dan distribusi pangan bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Menurutnya, posisi strategis Sulsel sebagai salah satu lumbung pangan nasional didukung oleh produksi berbagai komoditas unggulan, mulai dari beras, aneka cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, hingga hasil perikanan.

“Sulsel memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya kawasan Sulampua,” ujarnya.

Meski memiliki potensi produksi yang besar, Fatmawati menilai penguatan distribusi tetap menjadi tantangan penting. Pasokan dari daerah surplus perlu disalurkan secara efisien agar mampu memenuhi kebutuhan wilayah yang mengalami kekurangan pangan.

“Potensi produksi tersebut perlu diimbangi sistem distribusi yang efisien agar pasokan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Membutuhkan pendekatan terpadu dan menyeluruh, mulai produksi, penguatan pascapanen dan ketahanan pangan. Karena itu, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi bagaimana kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan,” katanya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara multiyears, disertai pengembangan jaringan irigasi guna memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Fatmawati juga menyoroti keterbatasan fasilitas rantai dingin cold chain dan tingginya biaya logistik angkutan laut. Kedua persoalan tersebut berpotensi menghambat distribusi, menjaga kualitas komoditas, serta memengaruhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap GPIPS Sulampua dapat melahirkan langkah konkret melalui perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, dukungan sarana produksi dan teknologi, pembangunan infrastruktur logistik, serta peningkatan akses pembiayaan perbankan.

“Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, kami terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID,” tambahnya.

Fatmawati turut mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui program optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah. Program tersebut dinilai membantu petani memitigasi dampak kekeringan akibat El Nino sehingga aktivitas produksi tetap berlangsung.

“Di mana, masyarakat petani kita, masih bisa panen di masa-masa El Nino,” sebutnya.

Melalui GPIPS Sulampua 2026, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.

Sinergi melalui Tallukarsa Pangan Sulampua menjadi langkah strategis untuk memastikan produksi yang meningkat dapat diikuti distribusi yang lancar dan harga yang terjangkau. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga melindungi daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi, Maluku, dan Papua.