MEDIAWARTA,-Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dan komitmen dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kolaborasi lintas sektor tersebut diwujudkan melalui peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 yang digelar di Manado pada Senin (27/10).

Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. “Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujarnya dalam sambutannya.

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional.

Ricky menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama erat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025. Namun, ia menyoroti bahwa inflasi pangan di wilayah Sulampua masih menghadapi tekanan akibat gangguan pasokan karena faktor cuaca dan serangan hama.

Untuk itu, BI mendorong penguatan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Langkah ini dinilai penting untuk menstabilkan harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga terus ditingkatkan guna memperlancar distribusi antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik.

Ricky juga mendorong agar seluruh program tersebut disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan diperkuat melalui peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMD, serta pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi yang telah terjalin agar manfaat pengendalian inflasi dapat langsung dirasakan masyarakat.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan posisi Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID harus proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business,” ujar Yulius.

Ia mencontohkan keberhasilan Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara yang menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah, serta kemitraan rantai pasok hulu–hilir di Sulawesi Selatan yang menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern. Model ini, menurutnya, menjadi contoh konkret sinergi pemerintah dan pelakuusaha dalam menjaga stabilitas harga pangan.

GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun ini, setelah sebelumnya digelar di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua 2025 yang dipimpin oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan.

Ferry menekankan pentingnya efisiensi logistik distribusi pangan sebagai kunci ketahanan pangan wilayah kepulauan. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut, subsidi angkutan udara, dan perluasan rute tol laut untuk mempercepat distribusi ke daerah terpencil.

Dalam rapat tersebut, disepakati tiga langkah strategis utama:Menurunkan inflasi pangan bergejolak di bawah 5% hingga akhir 2025 melalui pasar murah, GPM, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan prinsip “Tiga Tepat.” Memperkuat pasokan hortikultura dan perikanan tangkap lewat penerapan contract farming, smart farming, serta pengoperasian cold storage dan ice flake machine di pelabuhan strategis.Meningkatkan efisiensi logistik dan pembiayaan melalui penambahan rute tol laut, subsidi ongkos angkut, sinergi KAD dengan BUMN logistik seperti PELNI, dan optimalisasi KUR Alsintan untuk revitalisasi Rice Milling Unit (RMU) serta modernisasi armada nelayan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen terus memperkuat koordinasi guna mengantisipasi risiko cuaca ekstrem, memperkecil disparitas harga antarwilayah, dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan. Upaya ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulampua.