MEDIAWARTA.COM, MAKASSAR – Bulan September 2021, Sulsel mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar 0,31 persen (mtm). Deflasi Sulsel terutama bersumber dari kelompok makanan, dipengaruhi karena melimpahnya pasokan pasca panen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,64 persen (mtm). Penurunan harga pada kelompok komoditas makanan, minuman dan tembakau terutama dipengaruhi turunnya harga komoditas cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, dan daging ayam ras.

Plt Kepala BI Sulsel, Fadjar Majardi mengatakan, dengan perkembangan ini, inflasi Sulsel secara keseluruhan baik tahunan maupun tahun kalender tercatat sebesar 1,62 persen (yoy) dan 1,05 persen (ytd). Angka ini berada dibawah sasaran inflasi nasional pada tahun 2021 yang sebesar 3,0±1 persen.

“Pasokan dan distribusi komoditas bahan makanan juga terpantau lancar di tengah situasi PPKM. Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi, terutama pada kelompok pengeluaran kesehatan; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; pendidikan; serta pakaian dan alas kaki,” jelasnya

Fadjar menjelaskan, kenaikan harga pada kelompok kesehatan dipengaruhi oleh naiknya harga vitamin dan beberapa jenis obat-obatan. Selanjutnya, kenaikan pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terutama dipengaruhi oleh naiknya harga sewa dan kontrak rumah.

Sementara untuk kenaikan harga pada kelompok pendidikan terutama dipengaruhi naiknya biaya akademi atau perguruan tinggi. Inflasi tahun 2021 diprakirakan tetap terkendali dan berada dibawah sasaran.

Meski demikian, untuk mengantisipasi potensi kenaikan tekanan inflasi pada sisa tahun 2021 ini, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus melakukan koordinasi dan merumuskan strategi pengendalian inflasi.

“Beberapa strategi utama meliputi koordinasi kelancaran produksi dan distribusi komoditas di tengah pemberlakuan PPKM; serta optimalisasi pemantauan harga secara langsung di lapangan maupun melalui PIHPS,” bebernya.(Komang Ayu)